Jakarta (ANTARA News) - Pilkada Provinsi Jawa Timur 2018 akan menjadi salah satu pertarungan bagi partai-partai besar untuk mengamankan jalan menuju Pemilu 2019, karena pasangan calon yang muncul menampilkan fragmentasi politik nasional, kata pengamat politik dari Universitas Airlangga, Haryadi.

"Dua pasangan calon yang sudah muncul seolah menegaskan calon yang didukung SBY akan melawan jago yang dimajukan PDI Perjuangan, partainya Presiden Joko Widodo," kata Haryadi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.

Dia menilai ada sentimen politik yang agak tinggi, ketika PDI Perjuangan berinteraksi dengan Demokrat terutama untuk wilayah-wilayah yang menjadi daerah pertaruhan, salah satunya Jawa Timur.

Menurut Haryadi, PDI Perjuangan akan menilai ini sebagai martabat dan harga diri partai yang tidak sekadar dikoyak-koyak, tapi kemudian Emil Dardak (Trenggalek) dianggap berkhianat dan mencoba seperti "menusuk" dari belakang.

"Emil mencoba menunjukkan ideologi itu tidak penting dan ingin menegaskan bahwa untuk mencapai kekuasaan politik maka jalan pragmatis pun itu penting dan menjadi pilihan untuk ditempuh," ujarnya.

Dia menilai Partai Demokrat yang bukan partai pendukung pemerintah terlihat "ngotot" untuk memajukan calonnya.

Di sisi lain menurut dia, dirinya menduga Khofifah sudah coba ditahan oleh Presiden Joko Widodo untuk tidak maju dalam kontestasi Pilkada Jatim.

"Pada dasarnya ini himpunan para pihak yang tidak cukup punya loyalitas untuk benar-benar mendukung Pak Jokowi di 2019," ujarnya.

Dia menduga, Presiden Jokowi akan meminta Khofifah mundur sebagai Menteri Sosial setelah pendaftaran dan penetapan pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Jatim oleh KPU Jatim.

Sebelumnya, Partai Demokrat resmi mengusung Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan keputusan partainya mendukung Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak dalam Pilkada Jatim 2018 sudah melalui pertimbangan objektif.

"Pertimbangannya dalam dan objektif, setelah melalui beberapa kali rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat," kata Amir Syamsuddin dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (21/11).

Amir mengatakan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merupakan pihak yang berwenang dalam memutuskan dan menyetujui calon-calon gubernur dan wakil gubernur Partai Demokrat yang maju di pilkada.

Pada Selasa, Majelis Tinggi Partai Demokrat membahas pemilihan gubernur dan wakil gubernur di 17 daerah di Indonesia dalam Pilkada serentak 2018. Salah satu yang telah diputuskan adalah Pilgub Jawa Timur dengan mendukung Khofifah dan Emil Dardak.

Sejauh ini Khofifah-Emil sudah mengantongi dukungan sejumlah partai antara lain Demokrat, Nasdem, PPP, Partai Golkar, dan Partai Hanura.