Medan (ANTARA News) - "Saya sekaran sudah menjadi keluarga besar Sumatera Utara. Tahu kan? Tahu? Saya kira ada yang tidak tahu," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara pembagian 8.300 sertifikat tanah di Lapangan Sepak Bola Alun-alun T. Amir Hamzah Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut), Jumat.

Presiden Jokowi mengemukakan hal itu terkait dengan status Kahiyang Ayu, putrinya bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo, telah menikah dengan Bobby Afif Nasution dan resmi menyandang marga Siregar.

"Maka, tadi ada yang menyalami saya, Pak saya Siregar Pak. Di sana juga ada menyalami saya Pak, saya Nasution Pak. Saya ngerti, kita semua memang bersaudara," ujar Presiden Jokowi.

Presiden pun mengaku sudah sering berkunjung ke Medan, tapi belum pernah mendatangi Langkat.

"Tadi disampaikan di Sumut ada 3,9 juta yang seharusnya menerima sertifikat, tapi baru 1,4 juta yang sudah terima, kurang lebih 30 persen yang telah menerima. Di Indonesia juga sama seharusnya 126 juta yang pegang sertifikat, tetapi baru 46 juta yang pegang," ungkap Presiden.

Tahun lalu Presiden menyatakan telah memerintahkan kepada Menteri/Kepala Badan Pertanahan Negara (BPN) untuk segera menyelesaikan pembuatan sertifikat tanah.

"Tahun ini, yang biasanya dikeluarkan 400.000 sertifikat, saya perintahkan 5 juta sertifikat harus keluar. Tahun depan 7 juta sertifikat harus keluar, tahun depannya lagi 9 juta sertifikat harus keluar. Harus, saya hitung, saya kerja pasti. Saya hitung, tidak hanya perintah saja," tegas Presiden Jokowi.

Hal itu, menurut Presiden, harus dilakukan karena kerap menerima keluhan sengketa lahan saat berkunjung ke berbagai daerah.

"Karena, setiap kali ke desa, ke daerah, selalu keluhannya sengketa lahan, sengketa tanah, masyarakat dan masyarakat, masyarakat dan perusahaan, masyarakat dengan pemerintah. Benar tidak? Kenapa seperti itu? Karena, tidak pegang ini," ungkap Presiden, sambil menunjukkan sertifikat tanah.

Sertifikat tanah, ditegaskan Presiden adalah hak tanda hukum atas tanah.

"Kalau pegang ini enak, ada orang yang yang mengaku, ini tanah saya. Ini ada buktinya, tidak bisa apa-apa. Kalau sudah pegang ini sertifat, tanda bukti atas hak tanah kita sudah rampung. Tetapi, jika sudah pegang dokumen ini, ini hak hukum atas tanah kita," demikian Presiden Joko Widodo.