Kuala Lumpur (ANTARA News) - Pertemuan Konsultasi Tahunan ke 12 antara Perdana Menteri Malaysia, Dato `Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak dan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, diadakan di Kuching, Rabu (22/11) menghasilkan 33 pernyataan bersama.

Siaran pers Kementrian Luar Negeri Malaysia menyatakan kedua pemimpin menyambut baik penguatan hubungan bilateral dalam 60 tahun terakhir dan pertumbuhan signifikan dalam isu politik, ekonomi dan strategis yang menjadi kepentingan bersama, berlandaskan dasar yang kokoh dari nilai dan tradisi bersama antara kedua negara.

Kedua Pemimpin mengakui hubungan sejarah yang mendalam antara Malaysia dan Republik Indonesia sebagai landasan bagi kemitraan masa depan yang lebih kuat.

Untuk memperingati ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik, kedua pemimpin berjanji untuk memiliki komitmen kuat terhadap kemakmuran dan keamanan masing-masing, didukung oleh kerangka kerjasama yang luas yang mencakup aspek politik, ekonomi, keamanan, pembangunan, pendidikan, dan hubungan orang per orang.

Kedua Pemimpin mencatat keberhasilan penyelenggaraan Komisi Bersama ke 15 untuk Kerjasama Bilateral (JCBC) di Jakarta dari tanggal 10 sampai 11 Agustus 2017 yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, Dato `Sri Anifah Haji Aman, dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno L.P. Marsudi.

Kedua Pemimpin juga mengingat Konsultasi Tahunan sebelumnya yang diadakan pada tanggal 1 Agustus 2016 dan menyatakan kepuasan atas kemajuan signifikan yang dicapai selama tahun lalu dan sepakat bahwa momentum positif harus dijaga.

Kedua Pemimpin menyambut baik kemajuan lanjutan dari kerja Utusan Khusus dan memuji upaya yang telah dilakukan oleh Utusan Khusus dalam penyempitan lebih lanjut kesenjangan antara kedua belah pihak untuk menemukan solusi damai untuk pembatasan laut teritorial dan zona maritim lainnya di Laut Sulawesi.

Kedua Pemimpin mengakui bahwa kedua belah pihak berbagi posisi bersama di Batasan Laut Teritorial Sementara (PTSB) di bagian paling selatan Selat Malaka Malaka, dan mendorong Technical Meeting untuk mengintensifkan upaya untuk menyimpulkan negosiasi tentang pembatasan laut teritorial di bagian paling selatan Selat dari Malaka.

Kedua Pemimpin menugaskan kedua belah pihak untuk terus mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan momentum konstruktif, mengintensifkan usaha, dan mengeksplorasi semua solusi yang mungkin untuk pembatasan batas maritim antara kedua negara.

Kedua Pemimpin menyambut baik kemajuan positif yang dicapai pada masalah tanah demarkasi, khususnya penandatanganan MoU tentang Demarkasi dan Survei terhadap Batas Internasional No. 20 selama Pertemuan ke 41 Bersama Malaysia-Republik Indonesia

Indonesia Boundary Committee (JMI) di Selangor, Malaysia dari tanggal 6 sampai 7 Juni 2017.

Kedua Pemimpin tersebut menugaskan Komite Batas Bersama Indonesia-Malaysia untuk mempercepat finalisasi MoU lainnya pada segmen terkait dalam kaitannya dengan joint

demarkasi dan survei, baik di Kalimantan Barat-Sarawak dan Kalimantan Utara-Sabah daerah.

Kedua Pemimpin sepakat mengenai urgensi penyelesaian masalah perbatasan dan mendorong para pejabat untuk mempertahankan momentum konstruktif agar bisa diterima bersama solusi untuk sisa Posisi Batas Masalah (OBPs) terutama lima OBPs di Kalimantan Utara (Indonesia) dan Sabah (Malaysia).

Kedua Pemimpin mencatat bahwa Rapat Peninjauan ke tiga tentang Pelaksanaan MoU 2012 tentang Pedoman Umum diadakan di Lombok, Indonesia dari tanggal 28 November sampai 1 Desember 2016.

Kedua Pemimpin menggarisbawahi pentingnya memperluas kerjasama dalam prioritas daerah, termasuk keamanan maritim, kontra terorisme, dan berbagi informasi antara pasukan pertahanan dan keamanan kita dan berkomitmen untuk mengejar kesempatan tambahan untuk bergabung latihan dan latihan.

Kedua Pemimpin menyambut baik diadakannya pertemuan ke-40 tersebut Komite Perbatasan Umum Malaysia-Indonesia (GBC MALINDO) dipimpin oleh Menteri Pertahanan kedua negara di Kuala Lumpur dari 27 hingga 28 September 2017.

Para pimpinan menugaskan Menteri Pertahanan kedua negara untuk terus menambah jumlah pos perbatasan gabungan dengan mengubah dan memperluas pos baru dan yang ada di kedua sisi perbatasan Malaysia dan Indonesia.

Kedua Pemimpin mencatat bahwa pejabat kedua belah pihak telah melakukan konsultasi memastikan pelaksanaan Perjanjian Traktat antara Indonesia secara terus menerus.

Kedua Pemimpin mendorong pejabat terkait untuk lebih jauh mengeksplorasi cara-cara inovatif memperkuat kerjasama di bidang perdagangan, investasi dan pariwisata.

Kedua Pemimpin memuji usaha keras Perdagangan Gabungan dan Investasi Komite (JTIC) yang dipimpin oleh Menteri Perdagangan kedua negara, untuk menyelesaikan perdagangan bilateral dan masalah investasi dan untuk lebih memperdalam hubungan ekonomi kedua negara.

Kedua Pemimpin menyambut baik kesimpulan dari Persimpangan Perbatasan Indonesia-Malaysia Perjanjian (BCA) yang diharapkan akan ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2018, dan komitmen untuk menyelesaikan Review BTA 1970 pada 2018 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan orang yang tinggal di daerah perbatasan.

Sebagai produsen minyak kelapa sawit dan pendiri utama Dewan Minyak Sawit Memproduksi Negara (CPOPC), kerja sama yang erat antara Malaysia dan Indonesia Melalui CPOPC penting untuk mengatasi berbagai tantangan di industri kelapa sawit.

Kedua Pemimpin menegaskan komitmen mereka untuk terus mengekspresikan yang terbaik kekhawatiran tentang Resolusi Parlemen Eropa tentang kelapa sawit.

Tentang perekrutan, penempatan, dan perlindungan pekerja rumah tangga Indonesia di Indonesia Malaysia, kedua Pemimpin mencatat bahwa pejabat telah bertemu di Bandung, Indonesia pada tanggal 19 September 2017 untuk memperbarui perkembangan terakhir dan cara maju di keduanya Kebijakan ketenagakerjaan Malaysia dan Indonesia.

Dalam hal ini, kedua Pemimpin sepakat untuk tugas pejabat untuk mempercepat diskusi tentang pembentukan kesepakatan baru mengenai rekrutmen, penempatan, dan perlindungan pekerja migran Indonesia termasuk pekerja rumah tangga di Indonesia Malaysia.

Presiden Joko Widodo mengakui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia - Malaysia untuk menangani masalah pekerja migran Indonesia yang tidak berdokumen di Malaysia melalui pelaksanaan program Deportasi Rehiring dan Sukarela. Namun kedua Pemimpin sepakat untuk memperkuat koordinasi yang erat antara pejabat terkait kedua negara.

Kedua Pemimpin menugaskan pejabat terkait untuk memulai diskusi untuk mengidentifikasi akar penyebab migran Indonesia yang tidak berdokumen di Malaysia dan menemukan cara yang efektif dan sarana untuk solusi terbaik dalam masalah ini.

Presiden Joko Widodo menghargai dukungan Pemerintah Malaysia di Indonesia pembentukan Pusat Pembelajaran Masyarakat (CLC) di Malaysia sebagai pemenuhan Komitmen internasional Malaysia terhadap hak anak. Namun, Indonesia melanjutkan untuk meminta persetujuan Pemerintah Malaysia untuk pendirian lebih banyak CLC termasuk perkebunan di luar perkebunan.

Kedua Pemimpin mengakui perluasan hubungan orang-ke-orang kedua negara, khususnya di bidang pariwisata dan pendidikan. Kedua Pemimpin mendorong para pejabat untuk meningkatkan upaya menuju tercapainya MoU Kerjasama di Indonesia masing di bidang Pariwisata dan Pendidikan, dan menganggap MoU ini efektif alat untuk lebih mengeksplorasi peluang potensial di kedua bidang.

Kedua Pemimpin juga menyadari bahwa ada kesulitan yang dihadapi oleh siswa kedua negara terutama pada proses penerapan visa pelajar dan kartu tempat tinggal. Dalam hal ini, kedua Pemimpin menugaskan pejabat untuk melakukan konsultasi bersama di Indonesia menangani masalah dan menemukan solusi terbaik untuk memperbaiki prosedur yang ada untuk membantu siswa Malaysia dan Indonesia di kedua negara.

Kedua Pemimpin juga menyambut baik penandatanganan MoU Kerjasama di Lapangan Pendidikan Tinggi Islam. MoU tersebut merupakan bukti komitmen dari keduanya negara-negara dalam kerjasama di bidang kepentingan bersama sambil terus memperkuat orang untuk hubungan orang.

Kedua Pemimpin sepakat untuk mempercepat kerja sama bilateral untuk konservasi Badak Sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) untuk mencegah kepunahan ini secara kritis spesies yang terancam punah dan untuk memastikan kelangsungan hidup mereka di masa depan.

Kedua Pemimpin senang dengan kemajuan yang dibuat berdasarkan Kerangka Kerja Pengaturan Koperasi Trilateral antara Republik Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam Tindakan Segera untuk Mengatasi Masalah Keamanan di Wilayah Maritim di Indonesia Common Concerns (TCA).

Kedua negara juga membahas pentingnya bekerja sama dengan mitra regional untuk menangani tantangan keamanan regional, termasuk terorisme dan ancaman kembali pejuang teroris asing, ancaman cyber, dan keamanan maritim, dan untuk mendukung daerah stabilitas dan kemakmuran.

Kedua Pemimpin menegaskan kembali komitmen untuk menangani hal tersebut secara efektif ada, serta muncul tantangan dan ancaman transnasional yang memiliki potensi untuk merongrong keamanan dan stabilitas regional melalui Pertemuan Trilateral antara Malaysia-Indonesia-Filipina tentang Keamanan.

Kedua Pemimpin menyatakan bahwa Malaysia dan Indonesia telah konsisten mengungkapkan keprihatinan mengenai Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) program rudal nuklir dan balistik.

Kedua Pemimpin sepakat bahwa Konsultasi Tahunan ke-13 akan diselenggarakan di Republik Indonesia pada tahun 2018, pada tanggal disepakati bersama dan dikomunikasikan melalui saluran diplomatik