Jakarta (ANTARA News) - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio berpendapat bahwa Partai Golkar seperti tidak serius dalam memberikan rekomendasi.

"Saya jadi bertanya-tanya, jangan-jangan surat rekomendasi untuk pilkada juga model tulis tangan seperti itu. Bila benar demikian Partai Golkar seperti tidak serius dalam memberikan rekomendasi, " kata Hendri kepada Antara di Jakarta, Selasa.

Namun, ia berharap bahwa rekomendasi tersebut bukanlah "rekomendasi bodong." "Wah, apa jadinya para penerima rekomendasi kalau ternyata rekomendasi yang diterima tidak melalui mekanisme partai yang sesungguhnya. Jawa Barat, Bandung dan daerah lainnya dapat dikocok ulang rekomendasinya," katanya.

Beberapa saat sebelumnya, surat Setya Novanto soal pelaksana tugas Ketua Umum Golkar telah memicu perdebatan di dalam rapat pleno partai beringin lantaran penunjukan Plt disebut tidak mengugurkan status Novanto sebagai ketua umum.

"Plt sifatnya hanya sementara, ketua umum tetap," kata Ketua DPP Partai Golkar Yahya Zaini disela rapat pleno Golkar di Jakarta, Selasa.

Anggapan bahwa status Novanto sebagai ketua umum tidak gugur pun memicu perdebatan dalam rapat.

Dalam suratnya yang dibacakan di rapat pleno, Novanto diketahui menunjuk Sekjen Golkar Idrus Marham sebagai pelaksana tugas ketua umum.

Belum ada keputusan apakah pleno menyepakati Idrus Marham selaku plt ketua umum, atau justru menghendaki digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk memilih ketua umum definitif yang mana tidak memerlukan seorang pelaksana tugas.