Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo dijadwalkan membuka Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) pada tanggal 23 November 2017 di Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Munas Alim Ulama dan Konbes NU akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Islamic Center Kota Mataram," kata Ketua Panitia Robikin Emhas di Kantor PBNU, Jakarta, Senin.

Sedangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla dijadwalkan menutup forum permusyawatan setingkat di bawah muktamar itu pada 25 November 2017.

Munas dan Konbes NU yang akan diikuti sekitar 1.500 orang itu bakal digelar di lima pondok pesantren, yakni Pondok Pesantren Darul Falah, Pondok Pesantren Darul Hikmah, dan Pondok Pesantren Nurul Islam di Mataram, serta Pondok Pesantren Darul Quran dan Pondok Pesantren Al Halimy di Lombok Barat.

Munas Alim Ulama akan membahas berbagai persoalan, di antaranya frekuensi publik, investasi dana haji, status dan hak anak hasil di luar nikah, fikih disabilitas, ujaran kebencian, serta konsep distribusi lahan atau aset.

Selain itu, akan dibahas pula dari segi hukum agama sejumlah rancangan undang-undang yang saat ini sedang dibahas DPR, antara lain RUU Anti Terorisme, RUU Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren, dan RUU KUHP.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengatakan hasil Munas Alim Ulama tersebut akan disampaikan ke masyarakat dan pemerintah untuk ditindaklanjuti.

Menurut Said Aqil tidak sedikit hasil pembahasan dari forum muktamar dan munas NU yang menjadi acuan pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi suatu persoalan.

"Sebut saja keputusan NU yang membolehkan keluarga berencana, bunga bank, serta penerimaan Pancasila sebagai ideologi bangsa," kata Said Aqil.