"Banyak pemerintah daerah yang belum paham tentang perempuan dan anak, sehingga mereka kurang diperhatikan. Data yang masuk, perempuan dan anak justru banyak jadi korban korban kekerasan. Makanya saya mengajak para kepala daerah dan pemda di Indonesia untuk melindunginya," katanya saat menghadiri gebyar forum anak yang digelar di GOR Suropati Kota Pasuruan, Jawa Timur, Sabtu.
Menurut Yohana, Indonesia secara kebijakan telah mengikuti negara maju dalam perlindungan perempuan dan anak, setelah Presiden Joko Widodo menandatangani komitmen global tentang perlindungan perempuan dan anak.
"Menyelamatkan seorang perempuan, berarti menyelamatkan bangsa. Menyelamatkan seorang perempuan, berarti menyelamatkan sebuah daerah. Karena dari perempuan, terjadi proses regenerasi, yang kelak akan mengisi kehidupan dunia dan menjadi pemimpinnya," ujarnya.
Ia mengatakan, melindungi perempuan dan anak-anak perlu dilakukan oleh seluruh pemda di Indonesia salah satu caranya dengan mengikut sertakan perwakilan perempuan dan anak dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan.
Lebih lanjut menurut Yohana forum anak perlu dilibatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan di daerah-daerah, mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang) tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga di tingkat kota/kabupaten maupun provinsi.
"Perempuan dan anak harus dipenuhi kebutuhan dan keinginannya karena tidak akan rugi menurutinya, itu investasi masa depan bangsa dan daerah. Karena menuruti kehendak anak, berarti menuruti mimpi yang menjadi keinginan mereka saat jadi pemimpin nanti," ucapnya.
Yohana menilai ramainya kasus perundungan anak di sekolah belakangan ini, sebagai bentuk duplikasi atas kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga.
Wali Kota Pasuruan, Setiyono menegaskan Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan terus berupaya mengembangkan sistem pembangunan berbasis anak, bahkan sejumlah program berorientasi untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak.
"Kami menyadari bahwa anak adalah generasi emas penerus masa depan bangsa. Kami mengedapankan pembangunan yang berorintasi kepada anak dengan memenuhi haknya, sejak mereka di kandungan. Hak itu berupa pelayanan kesehatan dan kependudukan seperti akta lahir serta kartu tanda anak (KTA), hingga pemenuhan fasiltas publik untuk anak," katanya.