Jakarta (ANTARA News) - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti)  Mohamad Nasir menagih janji Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) sebagai sumber energi terbarukan.

Penggunaan nuklir sebagai energi terbarukan diperlukan untuk kemajuan teknologi transportasi Indonesia, kata Nasir di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Semarang, Sabtu (11/11.

Nasir, yang juga alumnus Universitas Diponegoro, menuturkan diskusinya dengan Ignasius Jonan saat masih menjabat sebagai Menteri Perhubungan pada awal Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla (JK).

 Saat itu Nasir mempertanyakan kemungkinan dibuat kereta api cepat Jakarta-Surabaya menggunakan energi listrik.

Ternyata, menurut dia, saat itu Jonan yang sebelumnya menjabat Direktur Utama PT KAI mengiyakan kemungkinan tersebut, namun dengan syarat sumber energinya harus menggunakan tenaga nuklir.

Ketika kemudian Jonan menjabat sebagai Menteri ESDM, Nasir kembali membincangkan hal serupa.

"Eh, kebetulan jadi Menteri Energi. Aku nagih janji sekarang, mau nggak bangun? Pelan-pelan Pak Nasir, ojo saiki  (jangan sekarang) roadmap (peta jalan)-nya sedang kami buat," kata Nasir, menirukan perbincangannya dengan Jonan.

Nasir mengemukakan potensi PLTN sebagai alternatif energi terbarukan sangat besar.

Sebagai contoh, dia menjabarkan mengenai bahan bakar kapal yang membutuhkan biaya hingga Rp500 juta untuk pelayaran.

Nasir memiliki ide agar kapal perang Indonesia menggunakan tenaga nuklir sebagai bahan bakarnya, seperti yang sudah dilakukan negara-negara lain yaitu Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel).

 "Ternyata, setiap satu gram dari uranium mampu menggantikan bahan bakar dari batu bara sekitar dua ton. Itu luar biasa. Kalau dua ton itu mampu menghhasilkan sembilan megawatt," katanya.

Oleh karena itu, semua pihak diminta untuk mulai mengubah cara pandang mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal dengan negara-negara lain, demikian M. Nasir.