Jakarta (ANTARA News) - Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menyampaikan ucapan terima kasih dan memuji peran serta kontribusi yang telah diberikan Indonesia selama proses perdamaian dan rekonsiliasi di Kamboja melalui Peace Paris Accord.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Hun Sen saat menerima kunjungan Duta Besar Indonesia untuk Phonm Penh Pitono Purnomo yang akan mengakhiri tugasnya di negara tersebut pada akhir November 2017.

"Kamboja tidak akan pernah melupakan peran dan kontribusi penting Indonesia dalam upaya tercapainya perdamaian dan rekonsiliasi di Kamboja," kata Hun Sen kepada Pitono seperti yang dikutip melalui siaran pers KBRI Phnom Penh, Kamis.

Hun Sen juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia serta mengharapkan bantuan Indonesia terkait nelayan Kamboja yang bekerja di kapal penangkap ikan Thailand yang beroperasi secara illegal di perairan Indonesia.

Lebih lanjut, Hun Sen memandang sangat penting Kerja sama RI-Kamboja di bidang pertahanan yang selama ini telah berkembang dengan baik, yang tidak banyak dimiliki oleh Kamboja dengan negara lain.

Selain itu, guna mendorong pengembangan hubungan bilateral Kamboja-RI, Hun Sen mengharapkan terlaksananya kembali Sidang Komisi Bersama (SKB) RI-Kamboja serta kunjungan balasan Presiden Indonesia ke Kamboja, setelah ia berkunjung ke Indonesia untuk menghadiri Konferensi Asia Afrika (KAA) April 2015 lalu.

Ia juga memandang perlu adanya penerbangan langsung dari Jakarta ke Phnom Penh untuk meningkatkan kerja sama bidang ekonomi, pariwisata dan hubungan antar masyarakat (people-to-people contacts).

Pada pertemuan di kantor Perdana Menteri Peace Palace yang berlangsung hampir satu setengah jam itu, Pitono juga menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama dan hubungan baik kedua negara yang telah terjalin dan menyampaikan penghargaan atas Kamboja dan pengaturan saling dukung bagi pencalonan kedua negara di berbagai fora internasional.

Di bidang ekonomi, juga terjadi peningkatan volume perdagangan bilateral dari tahun ke tahun dan pada 2016 mencapai jumlah 450 juta dolar AS, meski umumnya surplus berada di pihak Indonesia.

Kerjasama di bidang pertahanan juga berlangsung dengan baik, terutama sejak penandatanganan Nota Kesepahaman pada 24 Oktober 2017.

Lebih jauh Hun Sen menyampaikan keyakinannya bahwa hubungan bilateral Kamboja-Indonesia akan terus berkembang di berbagai bidang karena masih banyak potensi dapat dikembangkan bagi kepentingan rakyat kedua negara.

Kamboja, negara berpenduduk sekitar 15 juta jiwa tersebut, berdasarkan konstitusi 1993, adalah negara kerajaan yang menganut sistem demokrasi liberal, pluralisme dan ekonomi pasar.

Raja Kamboja menjabat sebagai Kepala Negara, tetapi tidak memerintah. Pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dengan dibantu oleh para menteri yang tergabung dalam Dewan Menteri (Council of Minister).

Hubungan diplomatik Indonesia dengan Kamboja telah terjalin sejak tahun 1957 dan kedua kedua negara menandatangani Perjanjian Persahabatan di Jakarta pada 13 Februari 1959.

Sejak 2 Juni 2010, kedua negara menandatangani persetujuan bebas visa bagi pemegang paspor untuk kedua negara, dengan tujuan terjadinya peningkatan hubungan antar-warga serta peningkatan interaksi yang lebih baik dari kalangan bisnis untuk mendukung kerja sama ekonomi.

Dalam hubungan pengembangan kerja sama budaya, Kamboja bersama-sama dengan Thailand, Laos, dan Vietnam, telah berpartisipasi dalam serangkaian kegiatan bertajuk Cultural Heritage Tourism Cooperation-Trail of Civilization yang diselenggarakan di Yogyakarta, pada Agustus 2006.

Kerja sama tersebut merupakan upaya realisasi dari gagasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengembangkan kerja sama sister temple dengan negara-negara tersebut.