Jakarta (ANTARA News) - Pembangunan infrastruktur dinilai menjadi salah satu kunci agar Indonesia bisa menjadi negara maju dan bisa mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan negara lain.

Demikian penegasan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam sambutan yang dibacakan Plt. Dirjen Bina Konstruksi Danis H. Sumadilaga pada Konstruksi Indonesia 2017 dan The Big 5 Construct Indonesia 2017 serta Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2017, di Jakarta, Rabu.

Dalam kurun waktu tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, kata Basuki, berbagai infrastruktur yang dibangun pihaknya seperti bendungan, irigasi, jalan dan jembatan, jalan tol, air bersih, sanitasi, perumahan dan permukiman turut berkontribusi pada meningkatnya daya saing Indonesia.

"Komitmen mewujudkan Nawacita Presiden RI melalui pembangunan infrastruktur PUPR telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR tahun 2015-2019 dan capaian tiga tahun ini antara lain pembangunan 39 bendungan (30 baru dan 9 selesai) dan telah menambah luas layanan irigasi waduk dari semula 761.542 Ha (11%) menjadi 859.626 Ha (12,9 %)," kata Basuki.

Selain itu pembangunan jalan nasional di berbagai daerah sepanjang 2.623 km, jembatan 29.859 meter dan hingga 2017, jalan tol yang dibangun sebagian besar dengan dana non APBN akan selesai sepanjang 568 km dengan target tahun 2019 akan bertambah 1.851 km.

"Kami juga telah meningkatkan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum mencapai 20.430 liter/detik dan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 2.204.939 unit dalam tiga tahun ini," katanya.

Menurut Basuki, pembangunan berbagai infrastruktur tersebut harus didukung dengan kesiapan rantai pasok industri konstruksi, juga sumber daya konstruksi yang meliputi usaha pemasok bahan bangunan/material, peralatan, teknologi, dan tenaga kerja konstruksi.

Ia juga menyebut, lahirnya Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi membawa harapan baru untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur melalui penguatan pihak terkait jasa konstruksi.

"Presiden RI, Bapak Joko Widodo, saat membuka Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi secara serentak untuk seluruh Wilayah Indonesia di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, beberapa waktu lalu telah menekankan pentingnya kita semua menjaga mutu setiap pekerjaan dan terus mengikuti perkembangan teknologi," jelasnya.

Untuk menjawab hal itu, maka dalam penyediaan sumber daya konstruksi harus dilaksanakan dengan baik, bertanggungjawab, dan senantiasa memperbaharui informasi terkait perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat sehingga kualitas hasil industri konstruksi mutunya tetap terjaga.


Modal 2045

Sementara itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan Indonesia bisa menjadi negara maju pada 2045 apabila pertumbuhan ekonomi konsisten rata-rata lima persen.

"Kalau konsisten mempertahankan itu maka Indonesia akan menjadi negara dengan high income (pendapatan tinggi) pada 2038 dan bisa dikategorikan negara maju dengan pendapatan per kapita mendekati 20 ribu dolar AS," jelas Bambang.

Ditambahkannya, pembangunan infrastruktur sebagai modal untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia itu.