Kader Golkar Jabar diminta patuhi keputusan DPP
Dokumentasi Keterangan Pers Golkar Jabar. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi (tengah) didampingi Wakil Ketua MQ Iswara (kiri) dan Wakil Ketua Bidang Pemilu Herman Sutrisno (kanan) memberikan keterangan pers tentang Pilkada Gubernur 2018 di Kantor DPD Partai Golkar Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Senin (6/11/2017). Dedi Mulyadi menegaskan bahwa DPD Partai Golkar Jawa Barat siap mendukung keputusan DPP Partai Golkar untuk menjadikan Ridwan Kamil sebagai Calon Gubernur pada Pilkada 2018 dan dirinya tidak akan meninggalkan partai Golkar. (ANTARA /Novrian Arbi) ()
"Dalam surat rekomendasi itu disebutkan kalau seluruh kader harus mengikuti perintah DPP Golkar. Maka harus patuh," kata Wakil Sekretaris DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Jawa I Ratu Dian Hatifah dalam siaran pers yang diterima di Purwakarta, Selasa.
Ia mengatakan, sebagai induk dari sebuah partai, DPP Golkar menyiapkan sanksi bagi siapa pun kader yang tidak mengikuti keputusan Partai Golkar pada Pilgub Jawa Barat.
"Ada semacam sanksi, karena kan itu peraturan yang harus dilaksanakan dan disepakati oleh semua kader," kata dia.
Dikatakannya, secara pribadi dan institusi partai, Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto sudah memerintahkan kepatuhan kader di seluruh tingkatan dalam mengawal pelaksanaan rekomendasi dukungan untuk Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien pada pilgub nanti.
Terkait dengan adanya penolakan dari arus bawah Golkar Jawa Barat dan pernyataan kesolidan dukungan kepada Ketua DPD Partai Golkar Jabar Dedi Mulyadi, Ratu menyatakan hal tersebut tidak akan mengubah keputusan DPP.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar juga sudah mengimbau kepada Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi agar tidak pindah partai, meski mendapat dukungan besar dari warga Jawa Barat dan calon partai pengusung seperti PDIP dan Hanura.
Pewarta: M. Ali Khumaini
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017