Kinshasa (ANTARA News) - Sebuah organisasi prodemokrasi di Republik Demokratik Kongo (RD Kongo) pada Senin (6/11) menyerukan warganya untuk berhenti membayar pajak dan tagihan utilitas dalam kampanye "pembangkangan sipil", setelah otoritas mengumumkan Presiden Joseph Kabila akan tetap berkuasa sampai 2019.

Organisasi Lucha (Perjuangan untuk Perubahan) menyerukan rakyat Kongo untuk berhenti membayar tagihan listrik dan air serta pajak, iuran, royalti dan lisensi semua layanan negara.

Gerakan tersebut, berbasis di Goma, ibu kota provinsi North Kivu, juga mengumumkan "serangan final" pada 28 November ketika mereka berharap orang-orang akan memblokir negara ini secara total, dan mempertahankannya sampai kejatuhan rezim Kabila.

Seruan Lucha disampaikan pada hari setelah komisi pemilu RD Kongo mengumumkan bahwa pemilu yang tertunda untuk menggantikan Kabila akan dilaksanakan pada Desember 2018, namun oposisi meminta Kabila segera turun.

Oposisi Kongo merespons dengan mengatakan jangka waktunya tidak bisa diterima, menegaskan bahwa Kabila turun pada akhir tahun ini, demikian AFP. (mu)