Jakarta (ANTARA News) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta pemerintah tegas dalam melindungi anak-anak seiring dengan semakin tingginya intensitas masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang juga diiringi dengan kecenderungan meningkatnya kejahatan siber.

"Kami meminta pemerintah tegas dan membangun sistem proteksi yang maksimal agar anak kita tidak terpapar konten negatif, terutama pornografi dan juga bermuatan kekerasan karena bagaimanapun anak kita tidak bisa, katakanlah menghindari kemajuan teknologi dan informasi," kata Ketua KPAI Susanto di Jakarta, Senin, seusai diterima Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Susanto mengatakan, saat bertemu dengan Wakil Presiden, pihaknya melaporkan terjadinya kecenderungan kasus-kasus berbasis siber yang semakin tinggi.

"Terakhir yang juga menghebohkan terkait dengan pornografi yang ada diduga ada di Whatsapp," katanya.

Ia mengatakan, dalam rangka untuk melindungi anak-anak dari paparan konten negatif, pihaknya mengundang perusahaan-perusahaan penyedia layanan media sosial, diantaranya Twitter dan Facebook.

Selain itu, pihaknya juga mengundang manajemen Whatsapp terkait dengan adanya layanan yang berisi konten pornografi yang ditemukan beberapa hari terakhir ini.

"Besok rencana juga kita akan mengundang pihak manajemen Whatsapp untuk menyamakan persepsi bahwa Whatsapp sebagai korporasi wajib memberikan proteksi maksimal terkait dengan perlindungan anak termasuk juga perlindungan dari konten-konten pornografi," katanya.