Jakarta (ANTARA News) - Ahli perencana perkotaan dari Universitas Indonesia Hendricus Andy Simarmata mengatakan bahwa Jakarta butuh diet, mengendalikan diri dari terus-menerus mengambil manfaat ekonomi dari kawasannya.

"Jakarta hanya satu dari 98 kota otonom di Indonesia, kenapa harus ke Jakarta? Saya ajak diet agar Jakarta bisa mengendalikan diri, untuk tidak mengambil 'gula-gula' ekonomi," katanya di Jakarta, Jumat.

Ia menggambarkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta sebagai salah satu cara Ibu Kota mengambil "gula-gula" ekonomi.

Menurut dia, nantinya kebutuhan properti di kawasan reklamasi akan terus bertambah sehingga penambahan pulau sangat mungkin terjadi.

"Orang asing sudah bisa beli properti di Indonesia. Properti di reklamasi itu pastinya akan lebih murah daripada Kemang yang sesak. Kalau sudah begitu, kebutuhan bertambah sehingga pasti akan nambah terus pulaunya. Makanya harus setop, lakukan diet," jelasnya.

Ia menekankan pembangunan harus diratakan ke wilayah lain agar Jakarta tidak lagi menjadi tujuan utama urbanisasi.

Sebagaimana kota-kota di Eropa, pemerataan pembangunan di wilayah selain kota besar akan memperlambat laju urbanisasi. Dengan demikian, biaya yang dihabiskan untuk pembangunan di kota besar bisa ditekan.

"Jakarta ini bisa saja penduduknya sampai 20 juta, tetapi harus ada biaya infrastruktur tambahan atas pengembangan itu. Itu mahal," katanya.

Di sisi lain, pembangunan Jakarta yang masif juga masih jauh dari koridor yang benar dalam pengembangan tata kota menurut dia.

"Saya ajak diet karena langkah pembangunan Jakarta itu sudah salah. Misalnya, pinggir sungai banyak rumah. Membongkarnya kan enggak gampang. Sekitar setu banyak kegiatan, pantai utara banyak bangunan tinggi dan industri yang mengambil air tanah," ungkap Andy.

Atas dasar itu, Jakarta harus bisa mengendalikan diri, menahan laju pembangunan dan melakukan perbaikan.

Jakarta, Andy mengatakan, sebaiknya bekerja sama dengan daerah-daerah penyangga untuk mengurangi bebannya.

"Perkuat aksesibilitas. Infrastruktur harus diperbarui biar beban tidak semua diletakkan di Jakarta. Teknologi sekarang makin canggih, kok," katanya.

Meski akan makan waktu, Andy yakin hal itu bisa dilakukan. Keseriusan pemerintah daerah menjadi kunci utama keberhasilan mewujudkan ide tersebut.

"China bisa, kok. Kecepatan membangunnya juga cepat. Teknologi sudah canggih, jadi jangan khawatir. Tinggal mau atau tidaklah yang jadi persoalan," katanya.