Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN merupakan instrumen kebijakan penting untuk menyejahterakan rakyat bukan sekedar kebijakan populis yang dilakukan pemerintah jelang tahun politik.

"Fokus ini sesuai dengan agenda Nawacita Presiden yaitu pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat semaksimal mungkin," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers APBN 2018 di Jakarta, Selasa.

Sri Mulyani mengatakan seluruh program pemerintah yang bertujuan untuk mendorong tingkat kesejahteraan masyarakat secara rutin telah tercantum dalam APBN, tidak hanya di APBN 2018.

Selain itu, upaya untuk mengurangi kemiskinan dan mengatasi tingkat kesenjangan bukan hanya program sesaat pemerintah karena sudah menjadi janji politik Presiden sejak terpilih pada 2014.

"Kelompok miskin harus mendapatkan kesempatan kepada pendidikan, kesehatan, air bersih dan akses terhadap listrik. Presiden pun meminta adanya air bersih, puskemas, sekolah dan tenaga guru di daerah terpencil. Itu tidak populis, itu kewajiban," katanya.

Ia mengatakan pemerintah telah berupaya memperbaiki skema bantuan sosial dan subsidi serta konsisten melakukan evaluasi agar program tersebut efektif dan tepat sasaran kepada masyarakat miskin yang membutuhkan.

"Perbaikan administasi dan subsidi kami lakukan. Subsidinya tetap sama, tapi alokasinya lebih baik sehingga lebih efektif untuk mencapai masyarakat miskin. Seperti penyaluran bantuan tunai menjadi cashless," ujarnya.

Namun, Sri Mulyani menambahkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan membangun "Indonesia sentris" itu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri karena butuh komitmen kuat dari instansi terkait.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2018 untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU) yang mencakup postur pendapatan negara Rp1.894,7 triliun dan belanja negara Rp2.220,7 triliun.

Tahun 2018 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan program pembangunan kabinet kerja dalam rangka mencapai sasaran pembangunan guna mewujudkan kemakmuran dan keadilan bagi rakyat Indonesia.

Pemerintah telah menetapkan tema kebijakan fiskal 2018 yaitu "Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan yang Berkeadilan".

Untuk itu, APBN 2018 diharapkan dapat menjadi instrumen fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta penciptaan lapangan kerja.

Tiga strategi fiskal pemerintah di 2018 yaitu optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif untuk mendukung program prioritas, serta mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif, dan berkelanjutan.

(T.S034/B012)