Jakarta (ANTARA News) - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno akan mengkaji ulang sistem lelang konsolidasi dalam proyek pembangunan yang saat ini masih diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Dari awal karena masukan dari Kadin dari Hipmi, dunia usaha khususnya penggerak usaha kecil menengah, lelang konsolidasi ini sangat tidak adil bagi usaha kecil dan usaha menengah," kata Sandiaga di Jakarta Pusat, Selasa.

Konsolidasi lelang juga tidak sepenuhnya efektif, karena terkadang perusahaan besar yang memenangkan lelang akan melakukan subkontrak ke perusahaan kecil dengan membayar perusahaan kecil lebih murah, katanya.

"Maka dari itu dirinya merasa perlu mengkaji sistem konsolidasi lelang," kata Sandi.

Dan dia tetap tidak mentolerir perbuatan lelang yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi. Namun akan tetap membuat sistem lelang yang berpihak pada pengusaha kecil dan menengah.

"Ini akan kita kaji. Kita akan pastikan ada keberpihakan kepada usaha kecil usaha menengah dan pengusaha pemula tanpa mengorbankan tata kelola yang baik. Kita tidak akan tolerir pada sikap dan perbuatan koruptif," katanya.

Lelang konsolidasi merupakan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. "Iya memang sesuai Inpres, tetapi masih banyak Inpres lain yang mendukung usaha kecil dan menengah," kata Sandi.

Sedangkan untuk pengawasan lelang akan terbuka digital dan dipastikan semua bisa mendapatkan informasi tentang lelang tidak ada pengaturan seperti selama ini dituduhkan, katanya.