Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menyoroti soal pertumbuhan dan inflasi di daerah sepanjang 2016.

"Berkaitan dengan ekonomi, saya titip tolong dilihat betul banyak kepala daerah yang tidak peduli terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan pertama, triwulan kedua, dan seterusnya, semester pertama, kedua berapa, tidak diikuti, tidak dilihat," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Selasa.

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam acara "Pengarahan Presiden Republik Indonesia Kepada Para Gubernur, Bupati dan Wali Kota Seluruh Indonesia" yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri kabinet kerja.

"Saya ingin bacakan hasil BPS, ada Bupati Banggai, kabupaten Banggai, ada? Ini pertumbuhan ekonomi 2016. Saya ingin mengucapkan selamat, pertumbuhan ekonomi pada 2016 mencapai 37 persen ini karena gas, hati-hati. Kedua Blora, ada Blora? Blora juga sama pertumbuhan 23,5 persen juga karena gas, Bojonegoro 21,9 persen ada? Sama ini juga karena gas," ungkap Presiden yang membacakan secara berturut-turut besaran pertumbuhan ekonomi setiap daerah. Banggai adalah kabupaten di Sulawesi Tengah.

Pertumbuhan keempat diduduki oleh kabupaten Morowali (13,18 persen) di Sulawesi Tengah yang juga punya sumber daya alam nikel.

"Kemudian kabupaten Mimika 12,7 persen, saya belum cek karena apa? Karena apa bisa tinggi pak Bupati? Karena Freeport?," tambah Presiden.

Tidak ketinggalan, ada sejumlah kabupaten yang pertumbuhan ekonominya malah minus.

"Nah ini ada yang minus perlu saya bacakan tidak? Hati-hati yang minus, kabupaten Paser (Kalimantan Timur), Bengkalis (Riau). Ini (pertumbuhan ekonomi) tahun kemarin, tahun ini harus betul-betul hati-hati. Kabupaten Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur), kabupaten Berau (Kalimantan Timur), kabupaten Bontang (Kalimantan Timur)," ungkap Presiden.

Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari sejak 6 Oktober 2017 menjadi menghuni rumah tahanan KPK seusai diperiksa sebagai tersangka dugaan suap dan penerimaan gratifikasi di Kabupaten Kutai Kartanegara

Selanjutnya Presiden juga menyoroti inflasi yang kadang juga tidak diperhatikan oleh para pemimpin daerah.

"Sering kepala daerah tidak lihat dari bulan ke bulan, triwulan ke triwulan. Hati-hati inflasi bapak ibu boleh senang tadi di kabupaten Mimika misalnya pertumbuhan 12 persen tapi kalau inflasi 15 persen tidak ada artinya pertumbuhan itu, karena tekor, keterjangkauan masyarakat membeli sesuatu sulit. Hati-hati namanya inflasi terutama namanya sembako," ungkap Presiden.

Ia pun mengingatkan agar para kepala daerah itu harus mengerti permainan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Ia pun membacakan inflasi sejumlah daerah seperti kabupaten Tual (Maluku) 9,6 persen; kabupaten Watampone (Sulawesi Selatan) 5,3 persen; kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan) 4,6 persen; kabupaten Singkawang (Kalimantan Barat) 4,54 persen hingga kota Cilegon (Banten) 4,3 persen.

"Saya baca inflasi 2017 juga data dari BPS semuanya sudah di bawah 10 persen, semua bagus, artinya sekarang kepala daerah bisa mengendalikan harga-harga di daerah masing-masing," tambah Presiden.

Ia pun memprediksi inflasi Indonesia akan di bawah 4 persen pada 2017.

"Inflasi nasional itu akumulasi inflasi-inflasi di daerah-daerah. Jatuhnya ini, 3,7 atau 3,8 persen, targetnya semakin ke sana inflasi turun, kita injak, turun agar masyarakat membeli sesuatu mudah," tegas Presiden.