Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meminta agar pengelolaan APBD jangan lagi menggunakan pola-pola lama melainkan fokus pada program-program yang sedang dijalankan termasuk infrastruktur.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan pengarahan kepada para gubernur, bupati, dan walikota seluruh Indonesia di Istana Negara Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa politik anggaran memang penting tapi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jangan lagi menggunakan pola lama.

"Pola lama seperti apa? Yang saya pelajari dari walikota, gubernur itu mirip-mirip artinya apa? Kalau ada anggaran Rp1 triliun misalnya di APBD satu kabupaten langsung dibagi ke dinas-dinas, tahun depannya naik 10 persen menjadi Rp1,1 triliun, yang kenaikan Rp100 miliar dibagi 10 persen dinas ini, kebanyakan seperti itu," katanya.

Presiden juga mendapati fakta sebagian besar yang menentukan pengelolaan dana tersebut justru Kepala Dinas Keuangan, Badan Keuangan Daerah, dan Bappeda.

"Yang ngedrive itu lebih banyak di kepala dinas keuangan berarti sekarang badan keuangan daerah dan bappedanya bukan harusnya yang menentukan, saya ingin gubernur, bupati, walikota, saya ingin infrasktruktur," katanya.

Ia ingin dalam dua tahun ke depan proyek-proyek infrastruktur di daerah rampung.

"Saya minta 60 persen anggaran di sini, ini barangnya akan kelihatan kalau bapak/ibu berani menentukan seperti itu," katanya.

Presiden mencontohkan penganggaran 10-20 proyek revitalisasi atau pembangunan pasar di daerah maka ia berharap kepala daerah langsung memerintahkan dan menetapkan targetnya.

Menurut dia, lebih ideal jika seorang kepala daerah meninggalkan "legacy" yang baik.

"Jangan diecer-ecer. Itu tugas saudara-saudara mengendalikan kalau tidak bisa mengendalikan artinya Bapak itu tidak kuat, tidak strong, bisalah saya yakin bisa asal niat kita baik," katanya.

Hal itu juga kata Presiden yang dilakukan di tingkat pusat termasuk dalam hal APBN, BUMN, yang dirancang untuk fokus pada infrastruktur.