Markas PBB (ANTARA News) - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Selasa menegaskan kembali kecemasan yang mendalam atas laporan-laporan mengenai lalu lintas ilegal senjata di perbatasan Lebanon-Suriah, di tengah-tengah kekuatiran meningkatnya konflik. DK PBB yang beranggotakan 15 negara itu juga menegaskan kembali dukungan penuhnya kepada pemerintah Lebanon yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Fuad Siniora yang pasukannya berusaha menumpas milisi Islam di kamp pengungsi Palestina dekat Tripoli dalam tiga pekan belakangan ini. Dalam sebuah pernyataan yang tidak mengikat para anggota dewan itu menyerukan semua partai politik Lebanon memikul tanggungjawab "untuk mencegah, melalui dialog, terjadinya situasi semakin memburuk." DK PBB mengeluarkan pernyataan itu setelah mendengar laporan dari utusan PBB di Timur Tengah, Terje Roed Larsen, yang memberikan satu gambaran yang menggusarkan dan situasi yang sangat menggangu, mmengutip laporan-laporan militer Lebanon tentang arus pengiriman senjata dan unsur-unsur bersenjata melintasi perbatasan itu dari Suriah. Ia mengatakan hal menggusarkan itu karena dinamika internal di Lebanon dan pelanggaran langsung Resolusi Nomor 1559 DK PBB tahun 2004 yang menyerukan pelarangan semua milisi. "Informasi dari pemerintah Lebanon mengenai lalulintas senjata dan milisi di perbatasan Suriah-Lebanon menggangu," kata Roed Larsen kepada DK PBB. Ia juga mengutip laporan terinci dari Israel dan negara-negara lain "mengenai pengiriman senjata ilegal" yang menunjukkan bahwa sejumlah senjata diproduksi di luar kawasan itu tiba melalui negara-negara ketiga, dan masuk secara gelap ke Lebanon melalui perbatasan Suriah. Sekjen PBB, Ban Ki Moon, baru-baru ini mengirim satu misi independen untuk melakukan pemantauan penuh perbatasan Suriah-Lebanon dan sebuah laporan missi diharapkan dikeluarkan akhir bulan ini. Utusan itu juga menyoroti tuduhan-tuduhan tentang persenjataan kembali yang meluas dan kemungkinan pecah kembali pertempuran di kalangan warga Lebanon. "Penangkapan truk yang mengangkut senjata untuk Hizbullah di Lembah Bekaa, Lebanon baru-baru ini sangat mencemaskan," katanya. Ia juga menunjuk pengepungan tentara Lebanon terhadap milisi Fatah Al Islam di kamp pengungsi Palestina Nahr al Baret di Lebanon utara dui mana dua pekerja Palang Merah Lebanon tewas akibat kena tembak Senin. Tewasnya dua karyawan itu menambah jumlah ornag yang tewas menjadi 125 orang sejak bentrokan itu meletus 20 Mei, termasuk 58 tentara Lebanon dan 50 anggota Fatah al Islam, satu kelompok yang memiliki pemikiran yang sama dnegan Al Qaeda. Roed Larsen mengatakan milisi-milisi seperti Fatah al Islam dari Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP-OC) dan Fatah-Intifadah yang bermarkas di Damaskus tampaknya berkembang lebih kuat dengan senjata yang berkualitas lebih tinggi. Ia juga menyesalkan fakta bahwa penerbangan-penerbangan Israel di wilayah udara Lebanon "terus dilakukan hampir tiap hari " melanggar resolusi-resolusi PBB, dan mengatakan sekjen PBB menginginkan tindakan itu dihentikan. Dubes Suriah untuk PBB Bashar al Jaafari, seperti dikutip AFP, mengecam Roed Larsen karena "memberikan "satu penilaian sepihak mengenai situasi itu, yang menimbulkan keraguan mengenai kredibilitas beberapa pernyataan." Ia menuduh utusan PBB itu, yang dilarang berada di Suriah itu " selalu menggangu situasi antara Lebanon dan Suriah" dan mengbaikan "campurtangan Israel serta campurtangan negara lain dalam urusan dalam negeri Lebanon." (*)