Tokyo (ANTARA News) - Kelompok penguasa Jepang di bawah kepemimpinan Perdana Menteri (PM) Shinzo Abe menuju kemenangan besar dalam pemilihan umum pada Minggu (22/10), yang memperkuat kesempatannya menjadi PM terlama di negara itu sekaligus menghidupkan kembali dorongannya untuk mengubah konstitusi.

Koalisi Demokrat Liberal (LDP) pimpinan Abe ditetapkan meraih 311 kursi, mempertahankan dua per tiga "mayoritas super" di majelis rendah beranggotakan 465, demikian jajak pendapat, yang ditunjukkan televisi TBS, selayaknya dikutip kantor berita Reuters.

Siaran umum NHK juga mengatakan bahwa kelompok berkuasa tersebut mencapai mayoritas dua pertiga, meskipun beberapa siaran lain mengabarkan jumlah kursi kelompok itu sedikit di bawah dua per tiga.

Kemenangan tersebut menimbulkan kemungkinan bahwa Abe, yang mulai menjabat pada Desember 2012, memiliki masa jabatan ketiga dalam tiga tahun sebagai pemimpin LDP pada September 2018 dan menjadi PM terlama di Jepang.

Hal tersebut juga berarti bahwa strategi pertumbuhan "Abenomik", yang berpusat pada kebijakan moneter hiper-mudah, kemungkinan berlanjut.

Hasil akhir resmi pemilihan tersebut, yang bertepatan dengan waktu topan mendekat ke Jepang, diperkirakan keluar pada Senin.

Pasal 9 Konstitusi, yang disusun oleh Amerika Serikat (AS) pasca-Perang Dunia (PD) II, jika diartikan secara harfiah, melarang keberadaan angkatan bersenjata, sebagai dampak kalah dalam PD II.

Namun, Pemerintah Jepang menafsirkannya sebagai mengizinkan militer secara eksklusif untuk membela diri.

Pendukung usul Abe, yang menjelaskan kedudukan mendua militer itu, mengatakan bahwa hal tersebut akan mengodifikasikan status quo. Kritikus khawatir hal tersebut akan memperluas kemungkinan peran militer Jepang ke luar negeri.

Abe mengatakan bahwa tidak akan berpegang pada target yang telah diluangkan dalam membuat perubahan secara damai pada 2020.

"Pertama, saya ingin mendiskusikan lebih dalam dan memiliki persetujuan sebanyak mungkin," katanya kepada seorang penyiar televisi.

Ia menimpali, "Kita harus mengutamakan hal itu."

Mitra junior LDP, Komeito, waspada dalam mengubah konstitusi, yang disusun setelah kekalahan Jepang dalam PD II, yang mereka sebut Perang Asia Raya.

Beberapa partai oposisi menyukai perubahan itu, namun tidak menyetujui rinciannya.