Pemerintah diingatkan fokus infrastruktur namun perhatikan penerimaan negara
11 Oktober 2017 20:00 WIB
Dokumentasi Presiden Joko Widodo (tengah) saat didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono (kanan), dan Menteri Perhubungan, Budi Karya (kiri), meninjau pekembangan proyek pembangunan jalan Tol Bawen-Salatiga di Bawen, Kabupaten Semarang, Sabtu (8/4/2017). Presiden menyatakan bahwa sejumlah kendala dari pembangunan jalan tol sepanjang 17,5 kilometer yang merupakan bagian dari proyek Tol Trans Jawa itu di antaranya pembebasan lahan, pemotongan perbukitan, serta cuaca buruk. (ANTARA FOTO/Aji Styawan)
Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ecky Awal Mucharam, mengingatkan, walau saat ini fokus pemerintah pada membangun infrastruktur di berbagai daerah namun juga perlu memperhatikan kemampuan penerimaan negara.
"Mesti diperhatikan kemampuan negara dalam pembiayaan infrastruktur dari sisi penerimaan APBN," kata dia, di Jakarta, Rabu.
Hal itu, ujar dia, karena selama beberapa tahun terakhir, jumlah penerimaan negara selalu meleset dari target karena target penerimaan pajak tidak tercapai.
Untuk itu, ia mengingatkan agar berbagai proyek pembangunan infrastruktur sedari awal sudah benar-benar matang baik dari aspek perencanaan maupun mitigasnya.
"Keinginan pemerintah untuk membangun infrastruktur harus dieksekusi secara matang. Sebab sebagian proyek juga dilakukan dengan utang dari swasta, baik melalui kerja sama pemerintah swasta maupun pinjaman BUMN," paparnya.
Dia juga mengingatkan hal terpenting, proyek infrastruktur juga sangat bergantung kepada kondisi makro di bidang ekonomi, di antaranya, realisasi pertumbuhan ekonomi.
Tantangan yang ada, menurut dia, hasil proyek infrastruktur tidak akan langsung berdampak secara langsung kepada pemanfaatan ekonomi secara optimal; sementara pada saat ini, daya beli, dan permintaan konsumsi warga cenderung melemah.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa menjadi tugas pemerintah untuk bisa menyeimbangkan beragam hal tersebut.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR, Herman Khaeron, mengingatkan fokus pemerintah terhadap infrastruktur juga harus diimbangi dengan beragam program yang mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat di Tanah Air.
"Pembangunan infrastruktur penting, tetapi membangun kebutuhan dasar rakyat itu jauh lebih penting," kata Khaeron.
Menurut dia, hal itu penting agar rakyat bisa mampu untuk memenuhi tiga kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat, yaitu sandang, pangan, dan papan.
Politisi Partai Demokrat itu berpendapat pembangunan infrastruktur juga harus dibangun menjadi basis konektivitas dari daerah produksi yang menopang kinerja ekspor.
"Ketika seluruh instrumen itu menjadi kontra produktif, maka yang akan terjadi adalah pertumbuhan yang akan terhambat, daya beli masyarakat akan turun, dan pada saat itulah masyarakat tidak akan mampu bertahan dalam kehidupannya," katanya.
Untuk itu, ujar dia, pemerintah perlu memfokuskan perhatian kepada rakyat yang sebagian besar adalah kelas menengah bawah.
"Mesti diperhatikan kemampuan negara dalam pembiayaan infrastruktur dari sisi penerimaan APBN," kata dia, di Jakarta, Rabu.
Hal itu, ujar dia, karena selama beberapa tahun terakhir, jumlah penerimaan negara selalu meleset dari target karena target penerimaan pajak tidak tercapai.
Untuk itu, ia mengingatkan agar berbagai proyek pembangunan infrastruktur sedari awal sudah benar-benar matang baik dari aspek perencanaan maupun mitigasnya.
"Keinginan pemerintah untuk membangun infrastruktur harus dieksekusi secara matang. Sebab sebagian proyek juga dilakukan dengan utang dari swasta, baik melalui kerja sama pemerintah swasta maupun pinjaman BUMN," paparnya.
Dia juga mengingatkan hal terpenting, proyek infrastruktur juga sangat bergantung kepada kondisi makro di bidang ekonomi, di antaranya, realisasi pertumbuhan ekonomi.
Tantangan yang ada, menurut dia, hasil proyek infrastruktur tidak akan langsung berdampak secara langsung kepada pemanfaatan ekonomi secara optimal; sementara pada saat ini, daya beli, dan permintaan konsumsi warga cenderung melemah.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa menjadi tugas pemerintah untuk bisa menyeimbangkan beragam hal tersebut.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR, Herman Khaeron, mengingatkan fokus pemerintah terhadap infrastruktur juga harus diimbangi dengan beragam program yang mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat di Tanah Air.
"Pembangunan infrastruktur penting, tetapi membangun kebutuhan dasar rakyat itu jauh lebih penting," kata Khaeron.
Menurut dia, hal itu penting agar rakyat bisa mampu untuk memenuhi tiga kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat, yaitu sandang, pangan, dan papan.
Politisi Partai Demokrat itu berpendapat pembangunan infrastruktur juga harus dibangun menjadi basis konektivitas dari daerah produksi yang menopang kinerja ekspor.
"Ketika seluruh instrumen itu menjadi kontra produktif, maka yang akan terjadi adalah pertumbuhan yang akan terhambat, daya beli masyarakat akan turun, dan pada saat itulah masyarakat tidak akan mampu bertahan dalam kehidupannya," katanya.
Untuk itu, ujar dia, pemerintah perlu memfokuskan perhatian kepada rakyat yang sebagian besar adalah kelas menengah bawah.
Pewarta: Muhammad Rahman
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2017
Tags: