Edinburgh, Skotlandia (ANTARA News) - Wilayah Spanyol Catalonia harus diijinkan menentukan masa depannya, kata pemerintah pendukung kemerdekaan Skotlandia, dengan menambahkan, perasaan kuat warga tidak dapat diabaikan masyarakat dunia.

Pernyataan itu muncul setelah keputusan mandiri, yang diselenggarakan pemerintah daerah Catalonia, yang diperintah Madrid, Minggu, meletus menjadi kekerasan saat polisi mencoba menghentikannya.

Hasil pemungutan suara itu sangat mendukung kemerdekaan, meski jumlah pemilih 42 persen karena mereka memilih menjadikan Spanyol sebagai negara, yang memboikotnya. Pemerintah mandiri Catalonia meminta penengahan antarbangsa.

"Spanyol akan mempertahankan bahwa pemungutan suara itu tidak sah, namun kekuatan perasaan --yang ditunjukkan-- tidak dapat diabaikan Spanyol, juga oleh masyarakat Eropa dan dunia lebih luas," kata Menteri Luar Negeri Skotlandia, Fiona Hyslop.

"Sekarang harus ada dialog untuk menyelesaikan masalah itu, dengan cara menghormati demokrasi dan peraturan hukum, dan membiarkan orang Catalonia menentukan masa depan mereka," katanya.

Skotlandia menolak kemerdekaan dari Inggris dalam referendum mengikat pada 2014, walaupun nasionalis masih menjadi kekuatan utama dalam politik Skotlandia.

Sebelumnya, Kepolisian Spanyol menangkap sejumlah pejabat Catalonia, yang terlibat dalam penyelenggaraan pemungutan suara 1 Oktober itu, dan menyita bahan pemungutan suara, termasuk surat dan kotak suara. Hal ini mengakibatkan unjuk rasa beberapa hari di Barcelona.

Tetapi, Carles Puigdemont, kepala pemerintahan daerah Catalonia, mengatakan, referendum akan tetap dilaksanakan.

Beberapa ribu pengunjuk rasa berkumpul di pusat kota Barcelona, Minggu, dan meneriakkan "Kami akan memberikan suara!" dan menyerahkan kertas suara. Kerumunan massa mulai meneriaki helikopter polisi, yang terbang di atas pengunjuk rasa itu ketika pidato penyelenggara gerakan tersebut berlangsung. Pendukung referendum itu marah akan peningkatan kehadiran polisi.

Antara 3.000 dan 4.000 personnel polisi dari berbagai kawasan Spanyol telah tiba atau dalam perjalanan ke Catalonia.

Pada Sabtu, jaksa negara di Catalonia mengatakan kepada seluruh pasukan kepolisian nasional dan lokal bahwa mereka akan ditugaskan sementara atas dasar satu rantai komando dan melaporkan secara langsung kepada Kementerian Dalam Negeri di Madrid.

Pemerintah Catalan semula mengatakan pihaknya akan menolak perintah itu, walau kepala kepolisian regional Catalan yang dikenal dengan nama "Mossos d'Esquadra", kemudian mengatakan ia akan tunduk pada para jaksa.

Ketua Parlemen Catalan Carme Forcadell yang berbicara kepada kerumunan massa di Barcelona, mengatakan bahwa para separatis harus manahan diri dari "provokasi" yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Walaupun jajak pendapat itu menunjukkan kurang dari setengah dari 5,5 juta pemilih di Katalunya menginginkan pemerintahan sendiri, sebagian besar di kawasan kaya timur laut menginginkan peluang memberikan suara mengenai masalah itu.