Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Eni V Panggabean, di Jakarta, Senin, mengatakan, Bank Indonesia sudah mengatur kewajiban memiliki izin untuk penerbit uang elektronik bukan bank, sejak terbitnya Surat Edaran BI Nomor 16/11/DKSP pada Juli 2014.
"Setiap bank atau lembaga selain bank yang menyelenggarakan uang elektronik dengan jumlah Rp 1 miliar ke atas wajib memiliki izin Bank Indonesia," kata Panggabean.
Hal itu sesuai dengan ketentuan syarat dalam surat edaran itu, yang merupakan aturan teknis dari Peraturan Bank Indonesia (PBI) No16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas PBI No 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.
Namun dia menegaskan, pengguna Bukalapak dan Bukadompet masih dapat menggunakan saldo di uang elektronik itu untuk berbelanja maupun dicairkan. Layanan yang dihentikan hanya tambah saldo.
"Dana di akun pengguna tetap dapat digunakan," tutur Panggabean.
Jika syarat prinsip terpenuhi, izin yang diberikan Bank Indonesia kepada Bukalapak sebagai penerbit uang elektronik berjangka waktu lima tahun.
Sementara itu, Bukalapak melalui pemberitahuan di laman resminya, menyatakan fitur tambah saldo dinonaktifkan karena hingga mendapatkan izin uang elektronik dari Bank Indonesia.
"Dana yang ada di BukaDompet-mu masih bisa kamu gunakan untuk berbelanja dengan lebih praktis atau dicairkan," ujar Bukalapak.
Menuurt penjelasan Bukalapak, setelah fitur tambah saldo aktif kembali, akan ada beberapa penyesuaian, antara lain:
1. Saldo yang bisa pengguna simpan pada BukaDompet adalah Rp1.000.000, dan maksimal mutasi dompet Rp20.000.000,00 dalam satu bulan.
2. Pengguna bisa menambah saldo BukaDompet hingga maksimal Rp10.000.000,00 dengan melakukan proses Know Your Customer (KYC) terlebih dahulu. KYC Online dilakukan dengan mengunggah foto diri dan KTP ke sistem Bukalapak.
3. Dana hasil penjualan dan refund tidak akan ditampung di BukaDompet, tetapi akan masuk ke fitur lain sebagai penampungan dana.