Sementara itu, ratusan pelajar mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA serta anggota Pramuka juga memberikan penghormatan kepada lagu Indonesia Raya dan bendera kebangsaan, Merah Putih.
Kemudian tak kurang dari Presiden Joko Widodo yang didampingi Ibu Iriana Widodo serta Wakil Presiden, Muhammad Jusuf Kalla, yang disertai Ibu Mufidah Kalla melakukan hal serupa.
Pemandangan yang menyentuh hati itu muncul pada saat acara memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2017 untuk mengenang pemberontakan terhadap dasar negara Pancasila yang dilancarkan Partai Komunis Indonesia alias PKI mulai 30 September 1965.
Pada 52 tahun lalu, PKI yang didukung segelintir oknum anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) secara diam-diam berusaha melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia yang sah dengan melakukan kudeta.
Beberapa prajurit terbaik TNI AD harus kehilangan nyawa setelah diculik dan kemudian disiksa oleh anggota-anggota PKI yang kemudian dibunuh dengan cara di luar prikemanusiaan.
Mereka adalah Jenderal (Anumerta) Ahmad Yani, Letnan Jenderal (Anumerta) Mas Tirtodarmo Haryono, Mayor Jenderal (Anumerta) Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, Mayor Jenderal (Anumerta) Siswondo Parman, Mayor Jenderal (Anumerta) Donald Isaac Pandjaitan, Mayor Jenderal (Anumerta) Soeprapto, Kapten CZI (Anumerta) Pierre A Tendean, dan Ajun Inspektur Polisi (Anumerta) Karel Sasuit Tubun.
Mereka semua kehilangan nyawanya pada 30 September 1965 malam di Jakarta. Selain mereka, Brigadir Jenderal (Anumerta) Katamso dan Kolonel (Anumerta) Sugiono, juga tewas pada saat sama di Yogyakarta oleh kelompok PKI.
Tak ketinggalan Ade Irma Nasution yang merupakan putri kedua Jenderal Besar TNI (Purnawirawan) Abdul Haris Nasution, juga harus merelakan nyawanya setelah para pemberontak itu gagal menculik dan membunuh jenderal senior tersebut.
Peristiwa pemberontakan itu memang sudah lama sekali terjadinya, yaitu 52 tahun lalu. Tapi pertanyaannya adalah kenapa peristiwa bersejarah itu tetap diperingati seluruh rakyat dan pemerintah Indonesia?
Bahkan Presiden Joko Widodo pada hari Jumat malam (29/9), turut menonton film Penumpasan Pengkhianatan Gerakan 30 September/PKI di halaman Markas Komando Korem 061/Suryakencana, Bogor, Jawa Barat. Acara nonton bareng Kepala Negara itu menjadi menarik perhatian karena Kepala Negara yang tak didampingi satu pun menteri atau pejabat negara.
Nobar mantan wali kota Solo dan juga mantan gubernur DKI Jakarta itu mencuri perhatian masyarakat karena baru-baru ini Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di Jakarta mengadakan acara yang kemudian didemonstrasi tidak kurang dari 1.500 orang karena diskusi itu diduga keras ingin berusaha membangkitkan kembali partai terlarang yang telah dibubarkan puluhan tahun silam.
Yang aneh dari penyelenggaraan diskusi itu ialah kenapa temanya sampai harus "diganti" oleh panitia penyelenggara kalau memang tidak ingin membicarakan soal partai komunis?
Selain masalah penyelenggaraan diskusi yang dinyatakan polisi belum memperoleh izin Polri, ternyata ada hal lain yang mengakibatkan masalah PKI ini menjadi topik bidang politik yang menarik perhatian masyarakat luas. Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, memerintahkan ratusan ribu prajurit TNI untuk nonton bareng film tentang pemberontakan itu.
Banyak sekali orang yang sudah merasa dirinya sebagai tokoh masyarakat. Jagoan partai politik yang mempertanyakan atau bersifat negatif terhadap perintah Jenderal TNI Gatot Nurmantyo itu. Dalih mereka pada umumnya adalah kenapa masih harus ada kewajiban nonton bareng padahal PKI sudah lama sekali dibubarkan.
Ternyata perintah Panglima itu secara tidak langsung diterapkan oleh berbagai kelompok masyarakat termasuk Partai Amanat Nasional yang dipimpin langsung Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, yang juga merupakan Ketua MPR.
Kehadiran Jokowi di halaman Markas Komando Korem 061/Suryakencana, di Bogor, itu seharusnya sudah menjadi peringatan bagi orang-orang yang hingga detik itu menentang pemutaran kembali film Penumpasan Pengkhianatan G-30S/PKI bahwa pemerintah tetap bertekad untuk mengenang pemberontakan orang- orang komunis tersebut.
Tak ketinggalan Ade Irma Nasution yang merupakan putri kedua Jenderal Besar TNI (Purnawirawan) Abdul Haris Nasution, juga harus merelakan nyawanya setelah para pemberontak itu gagal menculik dan membunuh jenderal senior tersebut.
Peristiwa pemberontakan itu memang sudah lama sekali terjadinya, yaitu 52 tahun lalu. Tapi pertanyaannya adalah kenapa peristiwa bersejarah itu tetap diperingati seluruh rakyat dan pemerintah Indonesia?
Bahkan Presiden Joko Widodo pada hari Jumat malam (29/9), turut menonton film Penumpasan Pengkhianatan Gerakan 30 September/PKI di halaman Markas Komando Korem 061/Suryakencana, Bogor, Jawa Barat. Acara nonton bareng Kepala Negara itu menjadi menarik perhatian karena Kepala Negara yang tak didampingi satu pun menteri atau pejabat negara.
Nobar mantan wali kota Solo dan juga mantan gubernur DKI Jakarta itu mencuri perhatian masyarakat karena baru-baru ini Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di Jakarta mengadakan acara yang kemudian didemonstrasi tidak kurang dari 1.500 orang karena diskusi itu diduga keras ingin berusaha membangkitkan kembali partai terlarang yang telah dibubarkan puluhan tahun silam.
Yang aneh dari penyelenggaraan diskusi itu ialah kenapa temanya sampai harus "diganti" oleh panitia penyelenggara kalau memang tidak ingin membicarakan soal partai komunis?
Selain masalah penyelenggaraan diskusi yang dinyatakan polisi belum memperoleh izin Polri, ternyata ada hal lain yang mengakibatkan masalah PKI ini menjadi topik bidang politik yang menarik perhatian masyarakat luas. Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, memerintahkan ratusan ribu prajurit TNI untuk nonton bareng film tentang pemberontakan itu.
Banyak sekali orang yang sudah merasa dirinya sebagai tokoh masyarakat. Jagoan partai politik yang mempertanyakan atau bersifat negatif terhadap perintah Jenderal TNI Gatot Nurmantyo itu. Dalih mereka pada umumnya adalah kenapa masih harus ada kewajiban nonton bareng padahal PKI sudah lama sekali dibubarkan.
Ternyata perintah Panglima itu secara tidak langsung diterapkan oleh berbagai kelompok masyarakat termasuk Partai Amanat Nasional yang dipimpin langsung Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan, yang juga merupakan Ketua MPR.
Kehadiran Jokowi di halaman Markas Komando Korem 061/Suryakencana, di Bogor, itu seharusnya sudah menjadi peringatan bagi orang-orang yang hingga detik itu menentang pemutaran kembali film Penumpasan Pengkhianatan G-30S/PKI bahwa pemerintah tetap bertekad untuk mengenang pemberontakan orang- orang komunis tersebut.
Bahkan Presiden Jokowi juga menyatakan bahwa film itu layak ditonton bangsa ini agar orang-orang Indonesia tetap bisa mengetahui tentang PKI.
Kompensasi?
Pada pertengahan September 2016, seorang warga Indonesia yang dikenal sebagai tokoh agama dan juga sering disebut sebagai pemerhati masalah sosial telah mendesak pemerintah terutama Jokowi agar memaafkan para pemberontak itu dan kemudian memberikan ganti rugi yang disebutnya sebagai kompensasi.
Namun ternyata Presiden menolak usul itu dengan menegaskan bahwa pemerintak tidak pernah memikirkan untuk memaafkan pemberontak- pemberontak itu apalagi memberikan kompensasi.
Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat pada September tahun silam itu juga menyatakan pemerintah memang tak pantas memaafkan gerombolan PKI itu.
Satu hal yang amat menarik dari kasus pemberontakan itu adalah selama beberapa tahun terakhir ini ada upaya untuk mempertemukan atau mendamaikan yang disebut rekonsiliasi di antara para anggota keluarga Pahlawan Revolusi dengan keluarga-keluarga eks PKI itu.
Namun kelihatannya tahap "rekonsiliasi" itu tak mudah prosesnya walaupun kedua pihak sudah beberapa kali bertemu muka. Amelia Yani yang merupakan putri Jenderal (Anumerta) Ahmad Yani bahkan mempertanyakan manfaat rekonsiliasi itu.
Kompensasi?
Pada pertengahan September 2016, seorang warga Indonesia yang dikenal sebagai tokoh agama dan juga sering disebut sebagai pemerhati masalah sosial telah mendesak pemerintah terutama Jokowi agar memaafkan para pemberontak itu dan kemudian memberikan ganti rugi yang disebutnya sebagai kompensasi.
Namun ternyata Presiden menolak usul itu dengan menegaskan bahwa pemerintak tidak pernah memikirkan untuk memaafkan pemberontak- pemberontak itu apalagi memberikan kompensasi.
Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat pada September tahun silam itu juga menyatakan pemerintah memang tak pantas memaafkan gerombolan PKI itu.
Satu hal yang amat menarik dari kasus pemberontakan itu adalah selama beberapa tahun terakhir ini ada upaya untuk mempertemukan atau mendamaikan yang disebut rekonsiliasi di antara para anggota keluarga Pahlawan Revolusi dengan keluarga-keluarga eks PKI itu.
Namun kelihatannya tahap "rekonsiliasi" itu tak mudah prosesnya walaupun kedua pihak sudah beberapa kali bertemu muka. Amelia Yani yang merupakan putri Jenderal (Anumerta) Ahmad Yani bahkan mempertanyakan manfaat rekonsiliasi itu.
Amelia yang sudah besar saat terjadinya penculikan bapaknya itu bersama teman-temannya yang bapaknya diculik oleh PKI bisa dipastikan akan terus mengingat atau mengenang peristiwa itu.
Sementara itu, Letnan Jenderal TNI Agus Widjojo yang merupakan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional yang sekaligus merupakan putra Pahlawan Revolusi, Mayor Jenderal (Anumerta) Sutoyo Siswomiharjo, mempunyai pendapat dan pemikiran yang kurang lebih mirip atau sama dengan Amelia Yani.
Masalah yang muncul akibat pemberontakan PKI pada 1965 itu nampaknya terus berusaha digeser-geser atau dikesampingkan atau bahkan dihapuskan oleh sejumlah keluarga eks anggota PKI atau orang-orang yang merasa sudah menjadi tokoh lembaga swadaya masyarakat.
Dalih atau argumen yang mereka ajukan antara lain adalah selain terbunuhnya beberapa jenderal TNI Angkatan Darat adalah masih banyaknya anggota keluarga PKI yang merasa disisihkan oleh masyarakat. Tapi kelompok ini seharusnya jangan pernah lupa bahwa selain G-30S/PKI pada 1965, maka partai komunis dan antek-anteknya telah berulang kali berusaha memberontak terhadap pemerintahan Indonesia yang sah.
Sejarah tentu sudah mencatat ada peristiwa pemberontakan PKI di Madiun. Kemudian juga ada peristiwa Bandar Betsy di Sumatera Utara dimana PKI membunuh seorang perwira TNI AD.
Bangsa Indonesia detik ini dan pada masa mendatang hampir pasti akan terus menghadapi masalah-masalah mulai dari peristiwa- peristiwa politik mulai dari pilkada, pilpres hingga bencana alam, serta korupsi yang tidak akan habis-habisnya.
Sekalipun pemberontakan PKI terjadi 52 tahun silam hingga partai komunis telah mati, bukan berarti tidak akan ada lagi pemberontakan oleh siapa pun juga. Bisa saja akan terjadi lagi kekerasan sejenis pemberontakan yang bisa terjadi lagi di Tanah Air dan hal itu tentu harus dicegah misalnya dengan rekonsiliasi.
Karena sejumlah pakar dan ahli politik sudah menegaskan bahwa peristiwa pada 1965 itu adalah pemberontakan 100 persen maka para keturunan PKI tentu harus menyadari bahwa kakek, nenek, bapak ataupun ibu mereka adalah pemberontak. Maka janganlah ulah itu ditiru pada masa mendatang.
Kasihanilah ratusan juta orang Indonesia yang setiap harinya masih harus pontang-panting mencari uang sekadarnya agar tetap bisa bertahan hidup. Mereka masih harus mencari pekerjaan, menghidupi keluarganya agar tetap bisa mengaku menjadi warga negara Indonesia yang baik.
Singkirkan keinginan untuk mengulangi lagi pemberontakan PKI atau apa pun alasannya. Kalau terjadi lagi pemberontakan terhadap pemerintahan maka yang paling rugi adalah rakyat Indonesia secara keseluruhan.
Sementara itu, Letnan Jenderal TNI Agus Widjojo yang merupakan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional yang sekaligus merupakan putra Pahlawan Revolusi, Mayor Jenderal (Anumerta) Sutoyo Siswomiharjo, mempunyai pendapat dan pemikiran yang kurang lebih mirip atau sama dengan Amelia Yani.
Masalah yang muncul akibat pemberontakan PKI pada 1965 itu nampaknya terus berusaha digeser-geser atau dikesampingkan atau bahkan dihapuskan oleh sejumlah keluarga eks anggota PKI atau orang-orang yang merasa sudah menjadi tokoh lembaga swadaya masyarakat.
Dalih atau argumen yang mereka ajukan antara lain adalah selain terbunuhnya beberapa jenderal TNI Angkatan Darat adalah masih banyaknya anggota keluarga PKI yang merasa disisihkan oleh masyarakat. Tapi kelompok ini seharusnya jangan pernah lupa bahwa selain G-30S/PKI pada 1965, maka partai komunis dan antek-anteknya telah berulang kali berusaha memberontak terhadap pemerintahan Indonesia yang sah.
Sejarah tentu sudah mencatat ada peristiwa pemberontakan PKI di Madiun. Kemudian juga ada peristiwa Bandar Betsy di Sumatera Utara dimana PKI membunuh seorang perwira TNI AD.
Bangsa Indonesia detik ini dan pada masa mendatang hampir pasti akan terus menghadapi masalah-masalah mulai dari peristiwa- peristiwa politik mulai dari pilkada, pilpres hingga bencana alam, serta korupsi yang tidak akan habis-habisnya.
Sekalipun pemberontakan PKI terjadi 52 tahun silam hingga partai komunis telah mati, bukan berarti tidak akan ada lagi pemberontakan oleh siapa pun juga. Bisa saja akan terjadi lagi kekerasan sejenis pemberontakan yang bisa terjadi lagi di Tanah Air dan hal itu tentu harus dicegah misalnya dengan rekonsiliasi.
Karena sejumlah pakar dan ahli politik sudah menegaskan bahwa peristiwa pada 1965 itu adalah pemberontakan 100 persen maka para keturunan PKI tentu harus menyadari bahwa kakek, nenek, bapak ataupun ibu mereka adalah pemberontak. Maka janganlah ulah itu ditiru pada masa mendatang.
Kasihanilah ratusan juta orang Indonesia yang setiap harinya masih harus pontang-panting mencari uang sekadarnya agar tetap bisa bertahan hidup. Mereka masih harus mencari pekerjaan, menghidupi keluarganya agar tetap bisa mengaku menjadi warga negara Indonesia yang baik.
Singkirkan keinginan untuk mengulangi lagi pemberontakan PKI atau apa pun alasannya. Kalau terjadi lagi pemberontakan terhadap pemerintahan maka yang paling rugi adalah rakyat Indonesia secara keseluruhan.