Sorong (ANTARA News) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Yohana Yembise meminta penegak hukum bagi kasus kekerasan anak di Papua harus adil.

"Kasus kekerasan terhadap anak di Papua kebanyakan adalah kekerasan seksual dan angkanya cukup tinggi, sangat memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius semua pihak terutama penegak hukum," katanya di Sorong, Kamis.

Menurut dia, aparat penegak hukum yakni kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan diharapkan dapat membantu Kementerian PPPA mengurangi kekerasan seksual terhadap anak dengan penegakan hukum yang adil.

"Penerapan undang-undang perlindungan anak yang tepat sehingga ada efek jera bagi pelaku kekerasan, serta keadilan bagi pihak korban," ujarnya.

Dia mengatakan bahwa kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan harus sepaham dalam menerapkan undang-undang perlindungan anak agar supaya ada keadilan dan pelajaran bagi masyarakat lainnya.

Ia menyampaikan, kasus kekerasan dalam rumah tangga di Papua juga sangat tinggi yang tentunya berdampak pada kehidupan anak.

Dikatakan, anak-anak Papua adalah generasi penerus bangsa yang wajib diberikan perlindungan, baik oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum.

"Kami terus melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui sosialisasi-sosialisasi dan kegiatan peningkatan kapasitas dengan tujuan Papua tanpa kekerasan anak di tahun 2021," ungkapnya.

(T.KR-EBK/T013)