Sorong (ANTARA News) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise mendorong penguatan penegak hukum sebagai salah satu garda depan perlindungan anak di Indonesia.

"Kalau tidak dibantu penegak hukum maka kekerasan akan terus ada. Kalau saya ngomong di forum internasional tapi di sini tidak dilaksanakan maka sama saja," kata Yohana saat memberi pengarahan kepada polisi, jaksa, hakim dan unsur dinas Kabupaten Sorong di Sorong, Rabu.

Dia mengatakan Kementerian PPPA mengajak kerja sama dari para penegak hukum dalam perlindungan anak.

Menurut dia tidak ada artinya kerja keras pemerintah pusat dalam upaya melindungi anak jika tidak diimbangi kinerja penegak hukum pada berbagai daerah di Indonesia.

Anak, kata dia merupakan aset masa depan bangsa. Jika saat ini mengalami kekerasan baik itu secara fisik, verbal, psikis maupun seksual, maka masa depannya dapat terenggut.

Di beberapa negara, lanjut dia, anak sering mendapat perhatian khusus dari pemerintahnya mengingat potensi anak bagi keberlangsungan dan kegemilangan bangsa di masa mendatang.

Yohana mencontohkan anak yang baru lahir di Australia mendapatkan jaminan insentif dari pemerintah di Negeri Kangguru tersebut. Di Uni Emirat Arab anak-anaknya mendapatkan jaminan sekolah gratis hingga dewasa.

Hal itu menunjukkan arti anak sebagai investasi di masa depan bagi suatu bangsa. Maka dari itu, anak-anak Indonesia juga harus mendapatkan jaminan untuk bertumbuh kembang dengan baik salah satunya lewat perlindungan dari negara, penegak hukum termasuk orang tua.

Dalam kesempatan tersebut, Yohana juga meminta para penegak hukum turut melakukan upaya sesuai tugas pokok dan fungsinya untuk melindungi perempuan yang kerap menjadi unsur lemah sehingga kerap menjadi korban kekerasan.