Lombok (ANTARA News) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Surya Chandra Surapaty mengatakan pembangunan bidang kependudukan dan Keluarga Berencana di Tanah Air mengalami stagnasi.

"Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 dan 2012 menunjukan stagnasi program KB dilihat dari beberapa indikator capaian," ujar dia dalam peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia 26 September yang digelar di Lombok, Selasa.

Indikator capaian tersebut antara lain angka kelahiran rata-rata tetap berada pada level 2,6, angka pengguna kontrasepsi masih berkisar 57 persen dengan dominasi penggunaan KB jangka pendek, angka unmet need masih tinggi sebesar 8,5 dan fertilitas remaja (ASFR 15-19) masih tinggi, yakni 48 kelahiran per 1000 wanita.

Untuk mengatasi kondisi jalan di tempat tersebut, BKKBN melakukan terobosan agar program KB tidak hanya dimaknai sebagai pembatasan kelahiran, tetapi juga untuk mendukung pembangunan kesehatan dan kesejahteraan keluarga.

Program KB merupakan upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan serta kehamilan.

Beberapa hal penting untuk mencapai hasil pembangunan kependudukan dan Keluarga Berencana yang optimal, menurut Surya, antara lain adalah strategi komunikasi dan sosialisasi ajakan ber-KB yang lebih inovatif sehingga masyarakat tertarik.

Diperlukan juga kepastian ketersediaan alat kontrasepsi dan distribusi yang tepat di daerah serta pengawasan pelaksanaan program Kampung KB.

"Masyarakat harus diberikan konseling, informasi, edukasi dan advokasi yang efektif dengan muatan dan pesan yang mudah dipahami. Bangun kesadaran untuk menjadi peserta KB," ucap Kepala BKKBN.

Ada pun sasaran yang harus dicapai berdasarkan RPJMN adalah angka kelahiran total 2,33, pemakaian kontrasepsi modern sebesar 60,9 persen, kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi sebesar 10,26 persen, peserta KB aktif 21,7 persen dan tingkat putus pakai kontrasepsi 25,3 persen.