Hal ini untuk merespon perkembangan penanganan perberasan ke depan, di mana beras yang diperdagangkan dalam kemasan wajib mendapat nomor pendaftaran produk beras.
"Saya meminta kepada para peserta pertemuan ini untuk meningkatkan kompetensinya, agar bisa menjawab tantangan dan permasalahan kedepan, karena yang kita tangani nanti tidak hanya komoditi beras, komoditas pangan segar lainnya," kata Agung dalam keterangan tertulis, Senin.
Agung menjelaskan bahwa produk beras yang didaftarkan harus memenuhi beberapa parameter, antara lain pemenuhan persyaratan keamanan pangan, kelas mutu, persyaratan label pangan dan kelas harga eceran tertinggi (HET).
"Pada saat ini Kementerian Pertanian sedang merumuskan institusi pelaksanan yang sesuai kewenangannya untuk melaksanakan penilaian pemenuhan parameter yang dimaksud," ujar Agung.
Pemerintah telah menetapkan regulasi perberasan melalui Permendag No 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Permentan No 31/ Permentan/ PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras.
(simak juga: Infografis Menjaga Stabilitas Harga Beras)
Regulasi tersebut merupakan jawaban untuk melindungi konsumen agar mendapatkan kualitas beras yang memadai dan harga yang terjangkau, serta petani bisa mendapatkan kepastian harga.
Kebijakan tersebut juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan sistem ekonomi berkeadilan, di mana masalah perberasan harus diselesaikan menyeluruh dari hulu hingga hilir, dan mempertimbangkan petani, pedagang dan konsumen, serta HET yang ditentukan pemerintah harus tidak merugikan petani, tidak memberatkan konsumen, dan pedagang masih mendapatkan keuntungan yang wajar.
Melalui pertemuan tersebut, Agung juga berpesan agar OKKP Daerah membangun jejaring dengan mitra kerja seperti laboratorium, sehingga jika belum ada laboratorium yang terakreditasi disuatu daerah, bisa bekerjasama dengan laboratorium yang ada di daerah lainnya.
Disisi lain, Agung juga mengharapkan OKKP dapat mengoptimalkan perannya tidak hanya sebagai lembaga pengawas keamanan pangan segar, tetapi juga mutu pangan itu sendiri.
Pertemuan Jejaring Keamanan Pangan Nasional tersebut diharap dapat membangun sinergitas terhadap semua pemangku kepentingan baik di pusat mapun daerah, (OKKP-Pusat dan Daerah, Lembaga Penilaian Kesesuaian Produk, dan Laboratorium Pengujian) khususnya penanganan produk beras.
Regulasi tersebut merupakan jawaban untuk melindungi konsumen agar mendapatkan kualitas beras yang memadai dan harga yang terjangkau, serta petani bisa mendapatkan kepastian harga.
Kebijakan tersebut juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan sistem ekonomi berkeadilan, di mana masalah perberasan harus diselesaikan menyeluruh dari hulu hingga hilir, dan mempertimbangkan petani, pedagang dan konsumen, serta HET yang ditentukan pemerintah harus tidak merugikan petani, tidak memberatkan konsumen, dan pedagang masih mendapatkan keuntungan yang wajar.
Melalui pertemuan tersebut, Agung juga berpesan agar OKKP Daerah membangun jejaring dengan mitra kerja seperti laboratorium, sehingga jika belum ada laboratorium yang terakreditasi disuatu daerah, bisa bekerjasama dengan laboratorium yang ada di daerah lainnya.
Disisi lain, Agung juga mengharapkan OKKP dapat mengoptimalkan perannya tidak hanya sebagai lembaga pengawas keamanan pangan segar, tetapi juga mutu pangan itu sendiri.
Pertemuan Jejaring Keamanan Pangan Nasional tersebut diharap dapat membangun sinergitas terhadap semua pemangku kepentingan baik di pusat mapun daerah, (OKKP-Pusat dan Daerah, Lembaga Penilaian Kesesuaian Produk, dan Laboratorium Pengujian) khususnya penanganan produk beras.