Jakarta (ANTARA News) - Indonesia Traffic Watch (ITW) menyatakan penertiban parkir kendaraan hingga ke kompleks perumahan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta akan menambah keresahan warga, sekaligus menjadi bukti bahwa pemprov tidak memahami kondisi dan situasi masyarakat.




"Setiap saat masyarakat sudah berjibaku menghadapi kemacetan di jalan raya, jangan lagi diresahkan dengan kebijakan Pemprov DKI yang semena-mena," kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, melalui siaran pers, Jumat.




Dia mengatakan, sebelum menerapkan kebijakan, pemerintah sebaiknya terlebih dulu melakukan sosialisasi agar mendapatkan masukan dari warga melalui pengurus RT dan RW




"Agar kebijakan itu mendapat dukungan dari masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kesan Pemprov DKI hanya menggunakan kekuasaan yang dimiliki," ujar Edison.




Apalagi, kata dia, kompleks perumahan bukan sepenuhnya sarana dan prasarana jalan umum.




"Lebih baik Pemprov DKI berupaya meningkatkan kesadaran taat hukum dan tertib aturan warga kompleks perumahan," ucap Edison.




(Baca juga: Djarot: seluruh pemilik kendaraan wajib punya garasi)