Pemerintah upayakan solusi terbaik bagi masyarakat sekitar pabrik semen Rembang
15 September 2017 10:12 WIB
Asisten Deputi Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Bagya Mulyanto, berdialog sekaligus bersalaman dengan sejumlah ibu-ibu petani saat unjuk rasa Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/9) yang menolak pembangunan pabrik Semen Rembang, Jawa Tengah. (BUMN)
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah terus berupaya memberikan solusi terbaik kepada masyarakat terutama kelompok petani yang berada di sekitar lokasi pembangunan pabrik Semen Rembang, di Jawa Tengah.
"Pemerintah sama-sama bertujuan untuk membantu sekaligus mensejahterakan seluruh masyarakat. Sehingga tak ada yang merasa dirugikan dalam setiap pembangunan industri termasuk pabrik semen," kata Asisten Deputi Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Bagya Mulyanto kepada Antara di Jakarta, Jumat.
Menurut Bagya Semen Rembang sebagai industri milik BUMN, akan selalu bekerja untuk Indonesia dan perhatian terhadap berbagai persoalan industri termasuk masyarakat di sekitar pabrik.
Pada Kamis (14/9) di depan Istana Merdeka, Jakarta, Bagya menemui para pengunjuk rasa penolak pengoperasian pabrik PT Semen Indonesia di Rembang (Semen Rembang), Jawa Tengah.
Aksi yang dipimpin oleh Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Gunretno ini, diketahui telah digelar di depan Istana Negara sejak 4 September 2017.
Pada kesempatan itu Bagya berbincang dengan sejumlah pengunjuk rasa terkait protes yang dipersoalkan dalam pembangunan pabrik Semen Rembang termasuk kegiatan aksi unjuk rasa yang digelar tersebut.
Ia menjelaskan Kementerian BUMN sedang gencar menjalankan program "BUMN Hadir Untuk Negeri" di mana segala operasional maupun peningkatan kinerja BUMN bertujuan guna kemajuan serta kemakmuran masyarakat.
"Dengan kepemilikan masing-masing anak industri usahanya telah membuktikan Semen Rembang sebagai perusahaan BUMN yang ramah lingkungan dan merawat masa depan alam," katanya.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah pengunjuk rasa mendirikan tenda di seberang Istana Merdeka untuk menyampaikan aspirasinya bahwa Semen Rembang telah melanggar perjanjian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kendeng yang melarang dilakukannya penambangan.
Akan tetapi, tudingan itu dibantah Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Agung Wiharto yang mengatakan selama ini tidak ada perjanjian apapun antara KLHS Kendeng dan pihaknya, hanya sekedar saran dan usulan.
Semen Rembang, kata Agung sampai sekarang juga tetap mematuhi rekomendasi KLHS Kendeng dengan tidak menambang di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih.
"Pemerintah sama-sama bertujuan untuk membantu sekaligus mensejahterakan seluruh masyarakat. Sehingga tak ada yang merasa dirugikan dalam setiap pembangunan industri termasuk pabrik semen," kata Asisten Deputi Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Bagya Mulyanto kepada Antara di Jakarta, Jumat.
Menurut Bagya Semen Rembang sebagai industri milik BUMN, akan selalu bekerja untuk Indonesia dan perhatian terhadap berbagai persoalan industri termasuk masyarakat di sekitar pabrik.
Pada Kamis (14/9) di depan Istana Merdeka, Jakarta, Bagya menemui para pengunjuk rasa penolak pengoperasian pabrik PT Semen Indonesia di Rembang (Semen Rembang), Jawa Tengah.
Aksi yang dipimpin oleh Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Gunretno ini, diketahui telah digelar di depan Istana Negara sejak 4 September 2017.
Pada kesempatan itu Bagya berbincang dengan sejumlah pengunjuk rasa terkait protes yang dipersoalkan dalam pembangunan pabrik Semen Rembang termasuk kegiatan aksi unjuk rasa yang digelar tersebut.
Ia menjelaskan Kementerian BUMN sedang gencar menjalankan program "BUMN Hadir Untuk Negeri" di mana segala operasional maupun peningkatan kinerja BUMN bertujuan guna kemajuan serta kemakmuran masyarakat.
"Dengan kepemilikan masing-masing anak industri usahanya telah membuktikan Semen Rembang sebagai perusahaan BUMN yang ramah lingkungan dan merawat masa depan alam," katanya.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah pengunjuk rasa mendirikan tenda di seberang Istana Merdeka untuk menyampaikan aspirasinya bahwa Semen Rembang telah melanggar perjanjian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kendeng yang melarang dilakukannya penambangan.
Akan tetapi, tudingan itu dibantah Sekretaris Perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Agung Wiharto yang mengatakan selama ini tidak ada perjanjian apapun antara KLHS Kendeng dan pihaknya, hanya sekedar saran dan usulan.
Semen Rembang, kata Agung sampai sekarang juga tetap mematuhi rekomendasi KLHS Kendeng dengan tidak menambang di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih.
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2017
Tags: