Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (ANTARA News) - Inggris dan Swedia pada Rabu mendesak Dewan Keamanan PBB menyerukan penghentian operasi militer Myanmar di Rakhine State, yang telah memaksa hampir 380.000 muslim Rohingya melarikan diri.

Badan tinggi PBB itu dijadwalkan melakukan pertemuan tertutup sekitar pukul 1600 GMT guna membahas krisis tersebut, tetapi para diplomat mengatakan mereka memperkirakan Tiongkok dan Rusia menolak seruan sebuah respons keras itu.

"Kita perlu mengakhiri kekerasan ini. Kita memerlukan akses luas dan segera untuk bantuan kemanusiaan bagi warga Burma dan Rakhine," kata Wakil Duta Besar Inggris Jonathan Allen kepada para wartawan.

Duta Besar Swedia Olof Skoog mengatakan bahwa dia mengharapkan sebuah "hasil terpadu" dan "pesan yang jelas tentang apa yang perlu terjadi sekarang."

Pesan tersebut harus menyatakan bahwa "operasi militer yang sudah kita lihat harus dihentikan dan bahwa benar-benar ada penghormatan terhadap hak asasi manusia serta hukum kemanusiaan internasional," kata Skoog.

Inggris dan Swedia mengajukan pertemuan itu, yang digelar dua pekan setelah sebuah pertemuan tertutup lain tidak menghasilkan pernyataan resmi dari dewan mengenai krisis tersebut.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia meminta Dewan Keamanan meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Myanmar dan memastikan dunia menyaksikannya.

Namunduta besar Swedia tersebut mengesampingkan seruan untuk mengadakan pertemuan publik, mengatakan: "Saya rasa masyarakat Rohingya tidak peduli apakah pertemuan kita tertutup atau terbuka."

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi sebelumnya mengumumkan bahwa dia akan menyampaikan pidato Rabu pekan depan dalam rekonsiliasi dan perdamaian nasional setelah kelompok-kelompok hak asasi manusia dan rekan sesama peraih Hadiah Nobel mengkritik dia karena tidak bersuara mengenai krisis itu.

Para pengungsi Rohingya memberitahukan gambaran mengerikan mengenai bagaimana para tentara menembaki warga dipil dan meruntuhkan seluruh desa di Rakhine State dengan bantuan massa Buddha. Militer membantah tuduhan-tuduhan itu.

Sekitar 1,1 juta Rohingya telah bertahun-tahun menderita akibat diskriminasi di Myanmar, yang tidak mengakui kewarganegaraan mereka meski mereka telah bergenerasi-generasi tinggal di negara itu.

Inggris dan Swedia menyeru Suu Kyi menerapkan rekomendasi dalam laporan mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, yang menyeru Myanmar memberikan kewarganegaraan kepada muslim Rohingya, demikian menurut warta kantor berita AFP.(hs)