Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengunjungi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) guna membahas persoalan kebangsaan dan memperkuat pertahanan bangsa.

Kunjungan Menhan itu langsung disambut oleh Ketua Umum PBNU KH Said Agil Siradj beserta jajaran pengurus besar di kantor PBNU Jakarta, Rabu.

Dalam pertemuan tersebut, Menhan mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini telah masuk pada globalisasi baru. Era globalisasi saat ini terjadi karena konsekuensi logis dari pola perubahan.

"Dimana, bentuk persaingan yang dinamis ini dapat berdampak terhadap perubahan sistem politik, hukum, mental dan budaya, serta penghayatan terhadap ideologi suatu bangsa," ujar Menhan.

Ryamizard mengaku, dirinya tidak ingin Indonesia kalah dan gagal dalam persaingan meodernisasi dan global karena kegagalan tersebut dapat mengancam eksistensi dan keutuhan negara.

"Karena dalam persaingan Globalisasi, yang kuat keluar sebagai pemenang dan menjadi pemimpin serta pasti akan menjajah. Sementara yang lemah akan kalah dan menjadi pecundang dan akan terus terjajah," ujar mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) ini.

Oleh sebab itu, tegas Menhan, Kementerian Pertahanan beserta PBNU sepakat untuk menjalin sinergi dalam upaya memperkuat pertahanan dan kedaulatan bangsa.

"Kita juga mendorong upaya Transfer of Technology (ToT) Kemenhan untuk mewujudkan kemandirian industri dalam negeri," paparnya.

Ketua Umum PBNU KH Said Agil Siradj menyambut baik dan ini merupakan kunjungan rutin yang telah dilakukan Kemenhan ke PBNU.

"Jadi ini bukan yang pertama. Sebagai ketua PBNU, saya siap membantu dan mempromosikan program-program Kemenhan melalui ulama dan pondok pesantren," ujarnya.

Wasekjen PBNU Hery Haryanto Azumi pun mengaku sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Menhan.

Kesepakatan yang dilakukan Kemenhan dan PBNU perlu dilakukan untuk menjalin sinergi dalam upaya memperkuat pertahanan dan kedaulatan bangsa.

"Intinya kami (PBNU) sepakat menjalin sinergi dengan Menhan. Upaya memperkuat pertahanan dan kedaulatan bangsa memang tidak bisa dikerjakan satu kelompok, butuh upaya semua elemen bangsa. NU memang punya tanggung jawab itu, namun tentu harus didukung semua pihak," katanya.

(T.S037/I007)