KPK akan buat panduan rekrutmen-kaderisasi parpol
13 September 2017 19:00 WIB
Pertemuan KPK Dengan Partai Demokrat Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (tengah) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kanan) didampingi Sekjen Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan XIII (kiri) sebelum melakukan diskusi di Kantor DPP Partai Dmeokrat, Jakarta, Rabu (13/9/2017). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kunjungan ke DPP Partai Demokrat dalam rangka diskusi sistem integritas partai politik. (ANTARA /Aprillio Akbar) ()
Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membuat panduan rekrutmen dan kaderisasi dalam partai politik untuk mencegah munculnya persoalan integritas partai.
"Nanti akan ada panduan rekrutmen dan kaderisasi parpol yang ideal," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam diskusi dengan pimpinan DPP Partai Demokrat, di Jakarta, Rabu.
Basaria mengatakan secara umum penyebab munculnya persoalan integritas partai antara lain tidak adanya standar etik dari partai dan politisi, rekrutmen politik dan kaderisasi yang berjalan secara tradisional, masalah pendanaan partai hingga tidak adanya transparansi sumber pendanaan partai.
Khusus menyangkut rekrutmen dan kaderisasi, kata dia, idealnya sebuah partai memastikan latar belakang dari calon kadernya. Seorang calon kader harus memiliki komitmen menjadi politisi yang baik dan berintegritas.
Selain itu partai politik diharapkan tidak serta merta menampung semua orang menjadi anggota/kader tanpa melihat latar belakang yang bersangkutan.
Sementara terkait masalah kode etik, KPK berharap nantinya dapat disusun standar kode etik mendasar yang mesti dimiliki setiap partai. Selanjutnya, soal pendanaan, KPK menginginkan bantuan partai politik bisa terus ditingkatkan hingga bisa menyentuh angka Rp10.000 per suara, dengan turut diperkuat sistem transparansi terkait sumber dan alokasi dana parpol.
"Nanti akan ada panduan rekrutmen dan kaderisasi parpol yang ideal," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam diskusi dengan pimpinan DPP Partai Demokrat, di Jakarta, Rabu.
Basaria mengatakan secara umum penyebab munculnya persoalan integritas partai antara lain tidak adanya standar etik dari partai dan politisi, rekrutmen politik dan kaderisasi yang berjalan secara tradisional, masalah pendanaan partai hingga tidak adanya transparansi sumber pendanaan partai.
Khusus menyangkut rekrutmen dan kaderisasi, kata dia, idealnya sebuah partai memastikan latar belakang dari calon kadernya. Seorang calon kader harus memiliki komitmen menjadi politisi yang baik dan berintegritas.
Selain itu partai politik diharapkan tidak serta merta menampung semua orang menjadi anggota/kader tanpa melihat latar belakang yang bersangkutan.
Sementara terkait masalah kode etik, KPK berharap nantinya dapat disusun standar kode etik mendasar yang mesti dimiliki setiap partai. Selanjutnya, soal pendanaan, KPK menginginkan bantuan partai politik bisa terus ditingkatkan hingga bisa menyentuh angka Rp10.000 per suara, dengan turut diperkuat sistem transparansi terkait sumber dan alokasi dana parpol.
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Monalisa
Copyright © ANTARA 2017
Tags: