Ramallah, Palestina (ANTARA News) - Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Senin (11/9) menerima surat yang berisi tanda tangan satu juta warga Palestina, kebanyakan pelajar, untuk dikirim kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres selama pertemuan mereka pekan depan.

Abbas diharapkan bertemu dengan Guterres di sisi Sidang Majelis Umum PBB di New York.

Surat tersebut, yang diserahkan kepada Abbas oleh Kepala Komite Perlawanan Tembok, Walid Assaf, selama pertemuan antara mereka di markas presiden di Kota Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, menyerukan diakhirinya pendudukan Israel dan upaya bagi berdirinya Negara Palestina Merdeka.

Assaf mengatakan kepada Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa malam, setelah pertemuannya dengan Abbas bahwa surat itu mendukung pidato mendatang Presiden Palestina di PBB dan menyerukan berdirinya Negara Palestina di perbatasan 1967 dengan Jerusalem Timur sebagai Ibu Kotanya.

Surat tersebut disiapkan oleh kelompok pemuda Palestina melalui kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Komisi Penentang Tembok dan Permukiman.

Pada awal Agustus, Guterres mengunjungi Wilayah Palestina dan Israel dalam kunjungan pertamanya sejak ia memangku jabatan Sekretaris Jenderal PBB untuk menggantikan Ban Ki-moon pada Januari.

Guterres dan rombongan kendaraan PBB juga memasuki Jalur Gaza melalui pos penyeberangan perbatasan Erez antara ujung utara daerah kantung yang diblokade Israel tersebut dan wilayah Israel, kata beberapa saksi mata.

Para pejabat PBB di Wilayah Palestina mengatakan Guterres mengunjungi Markas PBB di Kota Gaza dan mendapat penjelasan dari para pejabat PBB mengenai situasi di Jalur Gaza.

Ia juga mengunjungi Jalur Gaza dan bertemu dengan tokoh Palestina serta tetua suku di daerah kantung itu.

Guterres tiba di Israel pada Senin (28/8) dan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pada Selasa, ia mengunjungi Kota Ramallah di Tepi Barat dan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Pemerintah konsensus Palestina Rami Al-Hamdallah.

Guterres kembali menegaskan setelah pertemuannya dengan Perdana Menteri Palestina Rami Al-Hamdallah di Ramallah, komitmen PBB bagi penyelesaian dua-negara bagi perdamaian antara Palestina dan Israel dan permukiman Yahudi menjadi penghalangi bagi penyelesaian dua-negara.

(Uu.C003)