Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan bahwa Indonesia siap bekerja sama dan memberikan kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

"Kita menyambut baik agenda kerja sama iptek di antara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ini. Yang segera bisa kita lakukan adalah kerja sama bidang pendidikan, pelatihan, dan riset," kata Puan dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Puan saat mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menghadiri konferensi OKI tentang Pengembangan Iptek di Astana, Kazakhstan, mengatakan riset pengembangan teknologi komunikasi, konstruksi, energi, pertanian serta kelautan di Indonesia sudah cukup maju dan bisa berkontribusi dalam kerangka kerja sama iptek negara-negara OKI.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menginginkan negara-negara Islam agar lebih mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sehingga tidak ketinggalan dengan negara lain.

"Kita di OKI terlalu banyak konvensi, diskusi, seminar. Yang kami inginkan implementasi satu per satu," kata Wapres.

Dia mengatakan, sebenarnya teknologi di negara-negara Islam sudah cukup baik dan maju seperti di Kazakhstan, Turki, Iran dan Pakistan.

Karena itu sebagai negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja sama Islam (OKI) yang besar penduduknya harus bisa mengimplementasikan teknologi tersebut.

Konferensi Iptek negara-negara OKI ini bermaksud menyusun strategi dan agenda bersama untuk mengurangi kesenjangan kemajuan Iptek antara negara negara OKI dengan negara maju.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) OKI bertujuan untuk memetakan strategi negara-negara Islam dibidang sains dan teknologi dalam 10 tahun ke depan untuk mempersempit kesenjangan sains dan teknologi antarumat Islam dengan negara maju.

Indonesia dalam KTT ini juga akan menyampaikan pandangan-pandangannya tentang sains, teknologi dan pembangunan manusia.

Rangkaian KTT telah dimulai sejak tanggal Jumat (8/9), melalui pembahasan pejabat tinggi masing-masing negara.

(T.A071/T007)