Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menuju Myanmar untuk menemui "State Counsellor" Myanmar Daw Aung San Suu Kyi guna membahas isu kemanusiaan di Rakhine State, seperti disampaikan dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Minggu.

"Atas perintah Presiden RI dan setelah berkomunikasi dengan Pemerintah Myanmar, sore ini saya akan berangkat menuju Myanmar untuk bertemu dengan State Counsellor/Menlu Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi," kata Menlu RI Retno Marsudi.

Pernyataan tersebut disampaikan Menlu RI sebelum berangkat menuju Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta.

Menyikapi situasi yang memanas di Rakhine State, Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah guna mendorong Pemerintah Myanmar untuk segera memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.

Melalui pernyataan tertulis yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri pada 29 Agustus 2017, Pemerintah RI meminta agar semua pihak di Rakhine State menghentikan aksi kekerasan, memberikan perlindungan keamanan secara inklusif, memulihkan keamanan serta menghormati hak asasi manusia (HAM) masyarakat di Rakhine State, termasuk masyarakat Muslim.

Mengingat dinamisnya situasi di Rakhine State, Menlu Retno terus berkomunikasi dengan Penasehat Keamanan Nasional Myanmar U Thaung Tun, Menlu Bangladesh Mahmood Ali, dan mantan Sekjen PBB Kofi Annan, yang Menjadi Ketua Advisory Commission on Rakhine State.

Komunikasi dan koordinasi tersebut bertujuan untuk mengetahui situasi di lapangan dan upaya yang dapat dilakukan untuk menangani bantuan kemanusiaan.

Sebagai tindak lanjut dari rencana program bantuan Indonesia ke Myanmar, Menlu Retno pada 31 Agustus 2017 meluncurkan Program "Humanitarian Assistance for Sustainable Community" (HASCO) untuk Myanmar.

Program tersebut merupakan komitmen dari 11 lembaga swadaya masyarakat (LSM) tergabung dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM).

Program itu bertujuan untuk memberikan bantuan jangka menengah dan panjang bagi rakyat Myanmar secara inklusif, khususnya di Rakhine State, dalam empat prioritas bantuan, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pembangunan kapasitas. Nilai bantuan kemanusiaan mencapai dua juta dolar AS yang dananya merupakan donasi masyarakat Indonesia.

Pemerintah Indonesia terus melakukan langkah-langkah diplomasi optimal agar dapat membantu mengatasi krisis kemanusiaan di Myanmar. Menlu RI aktif berkomunikasi dengan Sekjen PBB, Antonio Guterres, untuk membahas situasi di Rakhine pada 1 September 2017.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah pentingnya untuk segera mengatasi situasi kemanusiaan saat ini di Rakhine State dan seruan agar semua bentuk kekerasan segera dihentikan serta proteksi yang harus diberikan kepada seluruh masyarakat Myanmar.

"Sekjen PBB mengapresiasi peran Indonesia dan harapkan Indonesia melanjutkan perannya dalam membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine State," tutur Menlu Retno.

Selain bertemu dengan Daw Aung San Suu Kyi, Menlu Retno direncanakan juga akan bertemu dengan beberapa pejabat tinggi Myanmar lainnya, yakni Commander in Chief of Defense Services, Senior General U Min Aung Hlaing, Menteri pada kantor Presiden, U Kyaw Tint Swe, dan Penasehat Keamanan Nasional U Thaung Tun.

"Perjalanan ke Myanmar membawa amanah masyarakat Indonesia agar Indonesia dapat membantu mengatasi krisis kemanusian dan juga harapan dunia internasional agar krisis kemanusiaan segera diselesaikan," ujar Menlu Retno.