Jakarta (Antara) – Progres realisasi keuangan dan fisik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) per 29 Agustus 2017 pukul 12.00 WIB telah mencapai 46,8 persen dengan progres fisik 52,41 persen dari total anggaran tahun 2017 sebesar Rp 104,3 triliun. Dari sisi penyerapan keuangan, realisasi 2017 lebih tinggi 5,43% dibandingkan realisasi pada tanggal yang sama tahun 2016 sebesar 41,37 %. Demikian pula dengan progres fisik tahun ini lebih tinggi 2,36 % dibandingkan tahun lalu sebesar 50,05 %. Dengan penyerapan belanja yang cukup signifikan, diharapkan dapat terus menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mengurangi pengangguran.




“Alhamdulillah, kalau kita bandingkan dengan progres penyerapan tahun 2016, secara fisik dan keuangan tahun 2017 lebih tinggi. Bagi Kementerian PUPR dengan alokasi tahun ini sebesar Rp 104,3 triliun, kenaikan 2 hingga 3 persen saja, maka besar anggaran yang terserap sekitar Rp 2 hingga 3 triliun. Secara nominal besar sekali. Dengan progres fisik diatas 50 % hingga tengah tahun, saya kira kondisi ini cukup baik,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat memberikan arahan pada acara Rapat Kerja (Raker) Kementerian PUPR, di Gedung Auditorium PUPR, Jakarta, Selasa (29/8).




Kementerian PUPR pada tahun 2017 telah melakukan lelang sebanyak 10.836 paket pekerjaan senilai Rp 76,02 triliun, sementara 536 paket senilai Rp 3,35 triliun masih dalam proses lelang. Sisanya 357 paket senilai Rp 693 miliar yang belum lelang akan direalokasi untuk menambah pendanaan proyek pembangunan infrastruktur tahun jamak (multiyears) yang tengah dikerjakan sehingga mempercepat penyelesaiannya dan mengurangi beban kebutuhan dana pada tahun 2018.



Menteri Basuki juga menyampaikan dalam pembangunan infrastruktur diperlukan percepatan. “Sesuai dengan namanya Kabinet Kerja, tahun 2018 adalah tahun pembuktian, bukan lagi tahun pencanangan program, sehingga sebagian yang sudah kita programkan, akan kita kerjakan dan selesaikan tahun 2018 yang akan datang,” pesannya.




Pada acara tersebut, Kementerian PUPR memberikan penghargaan kepada Satuan Kerja (Satker) terbaik yang diberikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti. Para penerima penghargaan adalah :




Kategori Satker terbaik dengan pagu diatas Rp 50 miliar :




Ditjen Sumber Daya Air (SDA)

1. Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Nusa Tenggara I dipimpin Kasatker Ir. Lalu Rahmadi,MM,MT

2. SKPD-TPOP Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah dipimpin Kasatker Ir. Ketut Arsa Indrawatara,SP.1

3. Satker Operasi dan Pemeliharaan SDA Maluku dipimpin Kasatker Guntar Maha, ST




Ditjen Bina Marga

1. SKPD-TPOP Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Timur dipimpin Kasatker Syamsul Hadi Wibowo, ST,MT

2. Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Maluku Utara dipimpin Kasatker Saryono,ST,MT

3. Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin Kasatker Arie Febriyanto, ST,MT




Ditjen Cipta Karya

1. Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Sumatera Selatan dipimpin Kasatker Richard RW.ST,MT

2. Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Aceh dipimpin Kasatker Ir. Sahta Bangun

3. Satker Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Barat dipimpin Kasatker Oscar R.H. Siagian,ST







Ditjen Penyediaan Perumahan

1. SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Banten dipimpin Kasatker Rachmad Hidayat, ST,. MT

2. SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku dipimpin Kasatker Sahdin H. Husen,ST.MT

3. SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur dipimpin Kasatker Ir. Supratman,MT




Kategori Satker terbaik tanpa memperhatikan besaran pagu

1. SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Barat dipimpin Marliah Muin, S.ST

2. SKPD-TPOP Dinas PU Provinsi Sulawesi Utara dipimpin Kasatker Ir. Janus L.C. Sumanti, Msi

3. SKPD-TPOP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin Kasatker Kurniawan,S.T.,M.T.