Jakarta (ANTARA News) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berharap pagelaran Festival Film Kawal Harta Negara (FFKHN) menjadi sarana sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai tugas dan wewenangnya yang dirasa belum dipahami masyarakat luas.

"BPK melakukan tugas membutuhkan dukungan dan partisipasi masyarakat. Untuk mengawal harta negara, BPK berupaya menyosialisasi tugas dan wewenang BPK," ujar Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara dalam Malam Penganugerahan FFKHN 2017 di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, masih ada masyarakat yang tidak mengenal BPK dan keliru memahami tugasnya, atau menyamakan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Untuk itu, adanya media film dinilai salah satu sarana yang tepat untuk mengenalkan BPK kepada masyarakat.

Moermahadi mengatakan minat masyarakat banyak untuk mengikuti lomba film itu sehingga pagelaran tidak akan berhenti di sini dan akan digelar kembali taun depan.

Dalam kesempatan itu, Sekjen BPK Hendar Ristriawan menuturkan dalam menyelenggarakan FFKHN 2017, BPK didukung sepenuhnya oleh badan pembangunan internasional AS USAID untuk pendanaan.

"Ada sebanyak 176 karya film dari seluruh Indonesia, setelah melalui proses penjurian terdapat 23 arya yang menjadi nominasi," ujar Hendar.

Ada pun yang menjadi dewan juri untuk menyeleksi karya film selain dari BPK, adalah sutradara Slamet Rahardjo, praktisi Helmy Yahya, sutradara Danial Rifki, praktisi Dewi Laila Sari serta kritikus film Totot Indrarto.

Rangkaian FFKHN 2017 telah diawali sejak 14 Maret 2017 dan dilanjutkan dengan pengenalan acara di Magelang, Ternate, Medan dan Malang.

Dalam acara ke daerah-daerah tersebut, digelar juga acara bincang-bincang mengenai peran dan tugas BPK serta lokakarya tentang film.