Selamatkan devisa Rp239,4 triliun, perusahaan sawit diikutkan program sertifikasi
29 Agustus 2017 17:06 WIB
Dirjen Perkebunan, Bambang memberikan arahan dalam acara penyerahan sertifikat ISPO dan workshop penguatan ISPO di Auditorium Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Selasa (29/8/2017). (HO/Kementerian Pertanian)
Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pertanian mendorong semua perusahaan sawit untuk mengikuti program sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) karena sumber alam itu menyumbang sumber devisa hingga Rp239,4 triliun.
Ditjen Perkebunan menggelar kegiatan penyerahan sertifikat ISPO dan workshop penguatan ISPO
demi mempercepat implementasi program tersebut.
Sertifikasi ISPO wajib dilakukan agar minyak sawit Indonesia dapat diterima dan memikili posisi tawar yang tinggi di pasar ekspor, serta pengelolaan perkebunan sawit Indonesia dapat dilakukan secara berkelanjutan.
“Dari 11,9 juta hektar lahan sawit di Indonesia, baru 16,7 persen saja yang sudah bersertifikat ISPO. Capaian kita baru 14 persen untuk ISPO. Setelah penyerahan sertifikasi hari ini jadi 16,7 persen," kata Dirjen Perkebunan, Bambang, dalam siaran pers.
Dia menambahkan, penerapan ISPO juga jadi langkah Indonesia menghadapi tudingan-tudingan negatif seperti isu perusakan hutan hingga pelanggaran hak asasi manusia.
Kementerian juga sedang fokus memperbaiki kebun kelapa sawit rakyat yang seluas 20.780 ha melalui program replanting. Pelaksanaan perdana akan dilakukan pada awal September di daerah Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan.
Ditjen Perkebunan menggelar kegiatan penyerahan sertifikat ISPO dan workshop penguatan ISPO
demi mempercepat implementasi program tersebut.
Sertifikasi ISPO wajib dilakukan agar minyak sawit Indonesia dapat diterima dan memikili posisi tawar yang tinggi di pasar ekspor, serta pengelolaan perkebunan sawit Indonesia dapat dilakukan secara berkelanjutan.
“Dari 11,9 juta hektar lahan sawit di Indonesia, baru 16,7 persen saja yang sudah bersertifikat ISPO. Capaian kita baru 14 persen untuk ISPO. Setelah penyerahan sertifikasi hari ini jadi 16,7 persen," kata Dirjen Perkebunan, Bambang, dalam siaran pers.
Dia menambahkan, penerapan ISPO juga jadi langkah Indonesia menghadapi tudingan-tudingan negatif seperti isu perusakan hutan hingga pelanggaran hak asasi manusia.
Kementerian juga sedang fokus memperbaiki kebun kelapa sawit rakyat yang seluas 20.780 ha melalui program replanting. Pelaksanaan perdana akan dilakukan pada awal September di daerah Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan.
Pewarta: Nanien Yuniar
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017
Tags: