Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dinilai berkomitmen kuat untuk membersihkan Kementerian Perhubungan dari oknum-oknum nakal.




Hal ini disampaikan organisasi pemuda oleh Presidium Kamerad, Haris Pertama, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menilai banyak orang apalagi oknum-oknum yang kerap bermain merasa gerah dengan isu ini. Sehingga, OTT dijadikan bahan untuk menyerang pribadi Budi.




"Padahal OTT itu tidak ada kaitannya dengan pribadi menterinya. Justru dia begitu konsen untuk membersihkan Kemenhub dari oknum-oknum rakus dan tamak," tegas Haris.




Sementara itu, Sekjen Relawan Perjuangan Demokrasi Repdem, Suwanto Sugito, menilai Budi Karya sudah mampu menjalankan program pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya Budi Karya berkomitmen untuk memberantas praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) di lingkungannya.




Selain itu, ia mengatakan kinerja Budi Karya di Kementerian Perhubungan dinilai positif. Banyak perubahan yang signifikan saat ini apalagi dalam menunjang program kerja Presiden Jokowi.




"Kinerja luar biasa ini layak mendapat apresiasi, persoalan ada anak buahnya yang korupsi kan sudah diakui yang kena OTT (operasi tangkap tangan), tidak terkait dengan pribadi Menhub," ujarnya.




Dia menilai Budi begitu keras memberantas korupsi yang selama ini jarang terungkap di Kemenhub. Pada OTT kemarin secara ksatria, Budi meminta maaf meski bukan dirinya yang melakukan.




"Apalagi dia sudah buat komitmen setiap pekerjaan menggandeng KPK," tutur Wanto.




Sementara itu, Budi Karya Sumadi juga terus bertekad melakukan tindakan tegas jika terdapat pegawai Kementerian Perhubungan yang ikut terlibat dalam OTT di mana pun.




Sebab diutarakannya, Presiden RI Joko Widodo memberikan perhatiannya terhadap kejadian OTT dan meminta agar kejadian seperti ini tidak terulang.




"Kejadian ini merupakan suatu praktik di mana competitiveness dari perekonomian kita menjadi lemah. Bapak Presiden selalu mengingatkan agar kita dapat meng-improve diri menjadi lebih baik agar tidak ada peristiwa OTT lainnya. Karenanya kita support Polri untuk menindaklanjuti kasus ini sampai tuntas," jelasnya.




Bahkan Budi Karya Sumadi berjanji melakukan kajian ulang terhadap proyek-proyek yang saat ini tengah dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.




"Kejadian ini akan menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan," katanya.