Pemerintah kabupaten/kota diminta deteksi dini bencana kekeringan
24 Agustus 2017 16:52 WIB
ilustrasi: Petani Dilanda Puso Petani memanen padi di area persawahan yang dilanda puso di Desa Mane Kareueng, Blang Mangat, Lhokseumawe, Aceh, Kamis (27/7/2017). (ANTARA FOTO/Rahmad) ()
Banyumas (ANTARA News) - Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah diminta melakukan deteksi dini terhadap potensi bencana kekeringan dan krisis air bersih, kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
"Teman-teman bupati/wali kota sudah kami berikan surat edaran agar mereka menyiapkan diri," katanya di Banyumas, Kamis.
Menurut dia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan anggaran untuk bantuan air bersih bagi warga yang membutuhkan.
Kendati demikian, dia tidak menyebutkan besaran anggaran yang telah disiapkan Pemprov Jateng.
"Ada, banyak, banyak sekali," katanya.
Selain dari Pemprov Jateng, dia mengharapkan bantuan air bersih juga datang dari badan usaha milik negara (BUMN) maupun badan usaha milik daerah (BUMD) melalui dana pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap lingkungannya atau "corporate social responsibility" (CSR).
"Tinggal peran kita adalah tolong deteksi dini agar jangan sampai masyarakat kekurangan air. Itu saja," tegasnya.
Seperti diketahui, krisis air bersih dan kekeringan melanda berbagai daerah di Jawa Tengah, salah satunya Kabupaten Banyumas.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyumas, krisis air bersih telah melanda delapan desa di kabupaten itu.
Sementara di Kabupaten Banjarnegara telah ada 25 desa yang mengajukan permohonan bantuan air bersih kepada BPBD setempat, namun baru 19 desa yang memperoleh bantuan.
Sedangkan di Cilacap, berdasarkan data BPBD setempat, krisis air bersih telah melanda 11 desa.
(U.KR-SMT/M028)
"Teman-teman bupati/wali kota sudah kami berikan surat edaran agar mereka menyiapkan diri," katanya di Banyumas, Kamis.
Menurut dia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan anggaran untuk bantuan air bersih bagi warga yang membutuhkan.
Kendati demikian, dia tidak menyebutkan besaran anggaran yang telah disiapkan Pemprov Jateng.
"Ada, banyak, banyak sekali," katanya.
Selain dari Pemprov Jateng, dia mengharapkan bantuan air bersih juga datang dari badan usaha milik negara (BUMN) maupun badan usaha milik daerah (BUMD) melalui dana pertanggungjawaban sosial perusahaan terhadap lingkungannya atau "corporate social responsibility" (CSR).
"Tinggal peran kita adalah tolong deteksi dini agar jangan sampai masyarakat kekurangan air. Itu saja," tegasnya.
Seperti diketahui, krisis air bersih dan kekeringan melanda berbagai daerah di Jawa Tengah, salah satunya Kabupaten Banyumas.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyumas, krisis air bersih telah melanda delapan desa di kabupaten itu.
Sementara di Kabupaten Banjarnegara telah ada 25 desa yang mengajukan permohonan bantuan air bersih kepada BPBD setempat, namun baru 19 desa yang memperoleh bantuan.
Sedangkan di Cilacap, berdasarkan data BPBD setempat, krisis air bersih telah melanda 11 desa.
(U.KR-SMT/M028)
Pewarta: Sumarwoto
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
Tags: