Dalam keterangan yang disampaikan Selasa, Rudiantara menyebutkan pertemuan tersebut dilakukan untuk menindak lanjuti terbitnya Peraturan Presiden tentang Peta Jalan e-commerce sembari secara resmi menyampaikan undangan kepada Ma sebagai salah satu penasihat untuk steering commitee dari inisiatif-inisiatif pada Peta Jalan e-commerce yang diketuai Menko Perekonomian.
Dalam pertemuan tersebut didampingi Dubes RI untuk Tiongkok Soegeng Rahardjo, sedangkan Ma ditemani Wakil Presiden Alibaba Group Angel Zhao.
Menurut Rudiantara, dalam pertemuan tersebut Ma menyampaikan kehadirannya sebagai penasihat bukan dalam posisi perwakilan perusahaan China, melainkan akan ikut mengembangkan ekosistem agar UMKM serta masyarakat suburban dan pedesaan memperoleh nilai tambah ekonomi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.
Oleh karena itu, dalam pertemuan tersebut dibahas pula peran penting menghadirkan infrastruktur teknologi informatika dan komunikasi (TIK) yang bisa diakses seluruh lapisan masyarakat dan penjuru negara.
Pasalnya, kehadiran infrastruktur TIK bakal memberi menjadi wahana lompatan bagi pelaku UMKM dan masyarakat pedesaan dalam aktvitas mereka di ekonomi baru.
Sejalan dengan pembangunan infrastruktur TIK, Indonesia juga akan segera melakukan transformasi sistem logistik, agar pergerakan barang menjadi lebih mudah dan efisien.
Sementara sistem pembayaran atau payment system diyakini Rudiantara harus menjadi ekosistem strategis dari pengembangan e-commerce.
"Bukan hanya FinTech yang cenderung memberdayakan institusi keuangan yang sudah mapan, namun TechFin yaitu bagaimana masyarakat bisa akses kepada layanan keuangan sejalan dengan strategi inklusi keuangan dari pemerintah RI. Terobosan harus dilakukan dengan memanfaatkan kanal dari 175 juta orang Indonesia yang minimal memiliki satu buah ponsel," kata Rudiantara.
"Bukan hanya FinTech yang cenderung memberdayakan institusi keuangan yang sudah mapan, namun TechFin yaitu bagaimana masyarakat bisa akses kepada layanan keuangan sejalan dengan strategi inklusi keuangan dari pemerintah RI. Terobosan harus dilakukan dengan memanfaatkan kanal dari 175 juta orang Indonesia yang minimal memiliki satu buah ponsel," kata Rudiantara.