Jakarta (ANTARA News) - Panitia Khusus Hak Angket DPR terkait Tugas dan Wewenang KPK akan menerima kedatangan mantan hakim Syarifuddin Umar, yang akan melaporkan dugaan pelanggaran prosedur dalam upaya penegakan hukum KPK menurut Wakil Ketua Pansus Angket DPR Masinton Pasaribu.

"Nanti jadi, siang jam 14.00. Katanya mau melaporkan ke Pansus perihal beberapa pelanggaran ketika Beliau menjalani proses perkara korupsi yang dituduhkan KPK ke Beliau," kata Masinton di Gedung Nusantara III, Jakarta, Senin.

Sebelumnya Syarifuddin Umar mengatakan akan membeberkan rekayasa kasus yang dilakukan KPK terhadap dirinya ke Pansus Angket.

"Saya akan menerima pembayaran ganti rugi dari KPK kepada saya terkait diterimanya gugatan saya atas Tindakan Perbuatan Melawan Hukum KPK terhadap saya. Jumlahnya tidak banyak, hanya Rp100 juta dan kekalahan KPK ini adalah bukti bahwa KPK bisa salah dan banyak masalah," katanya.

Syarifuddin mengajukan gugatan praperadilan karena KPK menyita uang pribadinya dalam bentuk dolar AS, dolar Singapura, yen Jepang, serta baht Thailand senilai sekitar Rp2 miliar serta barang-barang pribadi seperti laptop dan telepon genggam.

Pengadilan Jakarta Selatan yang memutuskan perkara praperadilan itu mewajibkan KPK membayar ganti rugi Rp100 juta dan mengembalikan uang Rp2 miliar milik penggugat yang sebelumnya disita KPK.

Syarifuddin dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda Rp150 juta subsidair empat bulan kurungan karena terbukti menerima suap Rp250 juta dari kurator PT Skycamping Indonesia (PT SCI) Puguh Wirawan saat menangani perkara kepailitan.

(Baca: Pansus temukan empat poin terkait kinerja KPK)