Makassar (ANTARA News) - Lembaga Hukum Mahasiswa Islam (LHMI) HMI cabang Makassar meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menuntaskan kasus dana politik Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) sebesar Rp31,2 miliar baik yang digunakan para Capres pada Pilpres 2004 dan tim suksesnya maupun yang dikorupsi pejabat departemen tersebut. Ketua Umum LHMI Makassar, Muh. Salim Basmin dalam aksi demo di depan kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Kamis bahkan mendesak KPK menangkap HM Amien Rais yang telah secara jujur mengakui menerima dana kampanye Pilpres sebesar Rp200 juta dari DKP. Selain itu, lembaga hukum ini juga berharap KPK memeriksa tim Blora Centre (BC) pendukung Susilo Bambang Yudhoyono termasuk seluruh capres dan cawapres yang ikut Pilpres 2004 berserta tim suksesnya karena diduga menerima kucuran dana DKP. Mereka juga mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memaparkan secara terbuka masalah dana "fiktif" yang diterima tim Megawati Soekarnoputri - Hasyim pada pemilu 2004, termasuk dana asing yang diduga diterima salah satu capres dan cawapres. Dalam aksi unjukrasa yang sempat memacetkan arus lalulintas di depan kampus UMI Makassar, Salim Basmin mengatakan, keinginan untuk membangun negeri ini sepertinya hanyalah sebuah `mimpi` belaka dimana rakyat kecil tetap semakin miskin. Sebab dana yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan rakyat/nelayan kecil, dikorupsi secara berjamaah oleh para pejabat dan politikus busuk. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri telah mengungkapkan beberapa fakta baru dalam persidangan antara lain bahwa ternyata banyak pihak telah menerima dana tersebut untuk kepentingan pribadi maupun politik pada Pilpres 2004 lalu. Karena itu, KPK jangan segan-segan memeriksa para elit politik yang diduga telah menerima dana DKP, termasuk mantan Ketua MPR Amin Rais jika memang ingin melihat bangsa dan negara ini maju.(*)