Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo untuk meminta penjelasan mengenai efektivitas penggunaan dana desa.

"Beliau menanyakan penggunaan dana desa ini efektif atau tidak," kata Eko Putro mengenai bahasan dalam pertemuannya dengan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Presiden, ia melanjutkan, menginginkan pelaksanaan survei segera guna mengetahui efektivitas penggunaan dana desa.

"September BPS akan mengadakan survei potensi desa, jadi nanti kita lihat ada peningkatan dana desa, pertumbuhan desa," katanya.

Eko mengatakan penggunaan dana desa berjalan baik dan warga belajar cepat memanfaatkannya, terlihat dari tingkat penyerapan yang naik dari 82 persen pada 2015 menjadi 97 persen pada 2016.

Ia menjelaskan bahwa pada 2016 ada 74.744 desa yang mendapat dana masing-masing sekitar Rp600 juta dan tahun ini 74.910 desa masing-masing mendapat kucuran dana Rp800 juta.

"Kenaikan yang signifikan, artinya masyarakat desa secara administratif mampu," katanya.

Dana desa, ia menjelaskan, antara lain digunakan untuk membangun jalan, sarana air bersih, sarana pendidikan anak usia dini, penahan longsor, serta fasilitas MCK.

"Memang kecil karena dananya kecil, tapi kalau ditotal, desa membuat jalan lebih 66.000 km, 38 ribu unit penahan tanah longsor," kata Eko.

"Kalau kita perhatikan, sebelumnya kejadian tanah longsor di Indonesia banyak. Tahun lalu curah hujan tinggi karena ada La Nina, ada tiga kasus longsor, itu berapa nyawa yang bisa diselamatkan dari itu," lanjut dia.

Eko mengatakan dana desa tidak hanya digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi saja, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup.

"Contohnya penyedian sarana air bersih, PAUD, penahan tanah longsor, posyandu, poliklinik itu impact bukan pertumbuhan ekonomi, tapi kualitas hidup masyarakat," katanya.

Dia juga melaporkan program Prokades ke Presiden, yang meminta dia menjadikannya sebagai gerakan nasional.

Prokades, ia menjelaskan, menggabungkan para pemangku kepentingan mulai dari petani, bank, dunia usaha, pemerintah daerah untuk membangun desa.

"Prokades itu pada dasarnya membuat ekonomi cluster di desa-desa," katanya.

"Dengan model Prokades ini pasar dijamin, harga dijamin. Akibatnya mereka tidak berisiko sehingga mendapatkan modal jadi mudah. Model ini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi," katanya.