Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait kebakaran hutan dan lahan yang akhir-akhir ini eskalasinya meningkat.

"Tadi bapak nanya, apakah sudah diperlukan untuk rapat koordinasi lagi kebakaran hutan dan lahan karena eskalasinya naik," kata Siti Nurbaya usai dipanggil Presiden di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Siti mengatakan bahwa dirinya akan menindaklanjuti pelaksanaan rapat koordinasi ini dengan Sekreatris Kabinet Pramono Anung dan akan menyurati untuk minta rakor ke seluruh kepala daerah.

"Terutama di daerah yang rawan, karena (tahun ini) ada pemain baru seperti Aceh, Sultra, Sulut, kemudian NTT yang mencapai 1.000 hektar lebih juga," katanya.

Siti Nurbaya mengungkapkan data pada Juni 2017 terdeteksi 231 titik api (hotspot), lebih besar dibanding 2016 yang hanya 155 titik api, namun masih jauh dari data 2015 yang mencapai 2.043 titik api.

Sedangkan pada Juli 2017 datanya mencapai 558 hotspot lebih besar, dari Juli 2016 yang hanya 247, namun pada 2015 mencapai 2.043 titik api.

Menteri LHK mengaku telah melaporkan kepada Menko Polhukam terkait kewaspadaan puncak kemarau yang diperkirakan puncaknya pada Agustus-September.

Menurut Siti Nurbaya pada tahun ini sistem monitoring terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan sudah lebih baik, termasuk sistem ke lapangan juga sudah lebih baik.

"Artinya cepat ketahuan dan ditangani," kata Siti Nurbaya.

Namun, lanjutnya, di beberapa daerah mengalami kekurangan air dan masalah lainnya sehingga sistem pencegahan kurang kuat.