Jakarta (ANTARA News) - Kantor berita AFP hari ini melaporkan bahwa China kemarin sukses melancarkan kudeta diplomatik dalam upayanya melemahkan perlawanan negara-negara Asia Tenggara terhadap klaimnya di Laut China Selatan ketika ASEAN mengeluarkan pernyataan lebih lunak menyangkut sengketa itu dan sepakat memasukkan syarat-syarat China bagi pembicaraan masalah sengketa itu.

Setelah pertemuan dua hari yang panas menyangkut sengketa Laut China Selatan di Manila, Filipina, para menteri luar negeri 10 negara ASEAN mengeluarkan komunike bersama yang oleh para diplomat yang terlibat dalam pertemuan itu sebagai kalimat yang hati-hati guna menghindari kemarahan China, tulis AFP.

Rilis pernyataan bersama itu dikeluarkan beberapa saat setelah para menteri luar negeri ASEAN bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi yang lalu mengeluarkan kesepakatan mengenai satu kerangka untuk menggelar perundingan mengenai sengketa yang sudah berdekade-dekade itu dengan memasukkan klausa-klausa penting yang diamini China.

"Ini adalah hasil penting untuk upaya bersama kami," kata Wang kepada wartawan saat menyambut komunike bersama itu.

China mengklaim hampir seluruh perairan yang secara strategis vital di mana pelayaran internasional senilai 5 triliun dolar AS melalui laut ini setiap tahun, selain menyimpan cadangan besar minyak dan gas.

Klaim China itu tumpang tindih dengan klaim serupa dari negara-negara ASEAN; Vietnam, Filipinda, Malaysia dan Brunei, selain juga dengan Taiwan.

Dalam beberapa tahun belakangan China telah memperluas kehadirannya di wilayah yang disengketakan itu dengan cara membangun pulau buatan yang bisa dipakai sebagai pangkalan militer. Ulah China ini memicu keperihatinan bahwa negara ini berusaha menegaskan bahwa secara de facto mereka adalah penguasai kawasan yang tengah disengketakan itu.

Dua diplomat ASEAN yang menyebut komunike bersama ASEAN itu sebagai kemenangan politik China itu menyatakan bahwa dalam komunike bersama itu ASEAN enggan memasukkan pernyataan bahwa pedoman berprilaku (code of conduct) dengan China di Laut China Selatan adalah "mengikat secara hukum".

Vietnam, yang paling keras mengkritik China menyangkut masalah ini, bersikap tegas dalam dua hari pertemuan itu bahwa ASEAN harus menegaskan bahwa pedoman berprilaku itu "mengikat secara hukum", karena kalau tidak maka akan tidak bermakna apa-apa.

Dua hari sebelumnya para menteri luar negeri ASEAN gagal mengeluarkan komunike bersama karena kerasnya perbedaan sikap menyangkut sengketa di Laut China Selatan itu. Vietnam berusaha memasukkan kalimat yang lebih keras, sedangkan Kamboja dengan keras melobi demi kepentingan China.

"Vietnam bersikeras, dan China efektif memanfaatkan Kamboja untuk memperjuangkan kepentingannya," kata seorang diplomat ASEAN kepada AFP, kemarin, begitu negosiasi diperpanjang karena perbedaan pendapat.