Jakarta, 3 Agustus 2017 (Antara) -- Keberhasilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam merampungkan beberapa proyek infrastruktur demi mengejar ketertinggalan dan meningkatkan daya saing secara global mulai dapat dirasakan. Secara sistematis dan konsisten, Kementerian PUPR terus melakukan pelayanan infrastruktur, seperti irigasi, bendungan, jalan dan jembatan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, sanitasi dan air minum serta perumahan.

Hasilnya pun segera terlihat. Peringkat daya saing infrastruktur Indonesia, mengalami peningkatan dari posisi 92 pada tahun 2013 menjadi urutan ke-60 di tahun 2017. Dalam rentang waktu sekitar empat tahun, Indonesia berhasil menaikan peringkat daya saing infrastruktur tersebut sebab pemerintah sadar bahwa infrastruktur yang andal merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing Indonesia dalam konteks kompetisi global yang semakin ketat.

"Namun demikian, segenap upaya yang kita curahkan secara terus menerus dalam membangun infrastruktur, pada dasarnya bukan untuk memenuhi keinginan kita melainkan demi memenuhi kebutuhan dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain yang lebih dulu sejahtera," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada orasi ilmiah bertema "Terobosan dalam Pembangunan Infrastruktur untuk Mengejar Ketertinggalan" yang disampaikan pada acara Penganugerahan Gelar Perekayasa Utama Kehormatan Bidang Infrastruktur (Honorary Principal Engineer), DR. Ir. Mochammad Basuki Hadimuljono, Msc, di Auditorium Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Kementerian BPPT di Kawasan Thamrin Jakarta, Kamis (3/8/2017)

Atas prestasi itu maka Kementerian BPPT memberikan penghargaan Penganugerahan Gelar Perekayasa Utama Kehormatan Bidang Infrastruktur (Honorary Principal Engineer) kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono atas kerja kerasnya membangun bangsa melalui infrastruktur yang di masa pemerintahan Presiden Jokowi, infrastruktur menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam dokumen Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RJPMN) 2015-2019. Acara pemberian penghargaan juga sekaligus memperingati hari ulang tahun yang ke-39 BPPT dan menyongsong Hari Kebangkitan Teknologi pada 10 Agustus mendatang.

Menurut Menteri Basuki, fakta memperlihatkan adanya kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun capaian itu masih belum cukup karena Indonesia masih tertinggal dari negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat, Inggris dan Perancis. Bahkan sejak beberapa dekade terakhir, Indonesia juga tertinggal dari Tiongkok, Singapura dan Malaysia.

"Kini rakyat Indonesia pun memiliki ekspektasi yang lebih tinggi atas layanan infrastruktur yang lebih berkualitas, sehingga sudah selayaknya kita memberikan respon yang tepat atas tuntutan masyarakat tersebut secara adil sesuai dengan prinsip infrastructure for all," katanya.

Menteri Basuki juga mengatakan, lahirnya infrastruktur yhang berkualitas tidak dapat dilepaskan dari perenccanaan dan pemrogaman yang matang dan terlembaga dengan baik. Karena itu di tahun 2015, Kementerian PUPR melahirkan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) sebagai wujud inovasi kelembagaan. Proses perencanaan berjalan lebih terpadu dan pemrograman pembangunan infrastruktur berjalan lebih sinkron dan terukur, sesuai fungsi, lokasi, waktu dan anggaran dengan pendekatan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).

"Lewat pendekatan WPS, berbagai target dan sasaran pembangunan bidang PUPR disusun untuk menjamin ketahahan air dan pangan, memperkuat konektivitas antar wilayah sebagai peningkatan daya saing, meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman, khususnya perkotaan sebagai engine of economic growth, serta membangun dari pinggiran untuk mengurangi disparitas antar wilayah sekaligus merekatkan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI)," katanya.

Fokus merampungkan proyek infrastruktur sampai tahun 2019

Berbekal semangat dan kerja keras, maka Kementerian PUPR akan menuntaskan berbagai macam proyek infrastruktur andalan sampai tahun 2019 mendatang. Adapun berbagai jenis proyek infrastruktur tersebut diantaranya adalah meneruskan pembangunan bendungan untuk memperkuat ketahanan air dan pangan. Sampai sejauh ini Kementerian PUPR sudah merampungkan 7 bendungan di Jatigede, Titab, Nipah, Bajulmati, Rajui, Paya Seunara dan Teritip. Dan saat ini masih ada sekitar 30 bendungan lagi yang akan dikerjakan selain pembangunan baru 265 ribu hektar jaringan irigasi dan rehabilitasi 1.050 juta hektar jaringan irigasi.

Kemudian dalam rangka peningkatan konektivitas, Kementerian PUPR sudah menyelesaikan 2.623 km pembangunan jalan tol termasuk jalan trans dan perbatasan Papua, trans dan perbatasan Kalimantan, dan Perbatasan NTT. Kemudian merampungkan pembangunan jembatan sepanjang 29.859 meter seperti Jembatan Tayan di Kalbar, Jembatan Merah Putih di Ambon, dan Jembatan Soekarno Hatta di Manado serta Jembatan Teluk Kendari di Sultra dan Holtekamp di Jayapura. Sampai dengan 2016, sepanjang 176 km jalan tol baru telah dioperasikan. Sementara hingga akhir 2017, diharapkan ada tambahan jalan tol yang dioperasikan sepanjang 392 km yang merupakan bagian dari Trans Jawa dan Trans Sumatera.

Berikutnya untuk peningkatan kualitas lingkungan pemukiman, telah dimulai pekerjaan Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) Umbulan di Jawa Timur melaui skema KPBU dan segera akan disepakati tiga kontrak KPBU SPAM lainnya yakni di Karian, Semarang Barat dan Bandar Lampung. Sementara untuk mengembangkan kawasan perbatasan sebagai embrio pusat pertumbuhan wilayah telah diresmikan pengoperasian tujuh pos lintas batas negara yaitu Skouw di Papua, Entikong, Badau, dan Aruk di Kalbar serta Mota'ain, Motamasin dan Wini di NTT.

Selain itu Kementerian PUPR juga sudah merampungkan renovasi dan modernisasi berbagai venues olahraga menyambut Asian Games ke-18 yang akan digelar tahun 2018 di Gelora Bung Karno Jakarta dan di Palembang.

Selanjutnya untuk bidang perumahan, sejak tahun 2015, Kementerian PUPR sudah membangun 699.770 unit rumah. Sementara di tahun 2016 telah terbangun 805.169 unit rumah. Sedangkan di tahun 2017 diharapkan target 1 juta rumah dapat dicapai. Untuk penguatan demand, berbagai skema pembiayaan perumahan telah disiapkan agar MBR dapat memiliki akses dan menghuni rumah yang layak melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Bantuan Uang Muka (BUM) dan dukungan PSU.

Lima terobosan Menteri Basuki

Agar target pembangunan infrastruktur tercapai, Menteri Basuki mengaku menggunakan lima terobosan yaitu, pertama pengadaan tanah. Dalam pengadaan tanah bisa lebih cepat karena ada dana talangan dan Keppres No 102 tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. "Penggunaan dana talangan berasal dari Badan Usaha untuk proses ganti rugi tanah khususnya untuk proyek pembangunan jalan tol dan bendungan yang dijamin penggantiannya oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)," katanya.

Kedua koordinasi antar lembaga yang intens. Tahun 2016, sudah dibentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan Daerah (TP4D). Kemudian keterlibatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dan Kejaksaan Agung maka pengadaan tanah bisa dilakukan untuk proyek infrastruktur strategis pemerintah.

Ketiga pendanaan inovatif. Dalam rangka pembangunan infrastruktur, pemerintah mengandalkan pendanaan dari luar APBN yang jumlahnya sangat terbatas. Kementerian PUPR mendorong pihak swasta secara mandiri maupun melalui kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk berperan aktif dalam pembangunan infrastruktur. "Pemerintah juga memberikan mekanisme pembayaran atas ketersediaan layanan infrastruktur atau availability payment, dana dukungan tunai atau viability gap fund bagi proyek KPBU dengan internal rate of return (IRR) marginal di bawah 12 persen maupun penugasan langsung kepada BUMN sesuai dengan state guarantee model," katanya.

Selain itu penjaminan pembiayaan pembangunan infrastruktur telah dilakukan dengan melibatkan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) untuk empat ruas tol yaitu Batang-Semarang, Pandaan-Malang, Manado-Bitung dan Balikpapan-Samarinda

Keempat kepemimpinan yang kuat. Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla turun langsung melakukan pengecekan di lapangan untuk memberikan akselerasi atau percepatan terhadap rampungnya pembangunan infrastruktur. Bahkan Presiden Jokowi blusukan secara rutin mengecek progress fisik pembagunan setidaknya 2 kali dalam siklus proyek.

Kelima adalah dukungan hasil riset dan teknologi inovatif. Melalui Balitbang, Kementerian PUPR telah menghasilkan lebih dari 25 teknologi bidang jalan dan jembatan yang mampu mendukung kebutuhan program peningkatan konektivitas antara lain teknologi Corrugated Mortar Busa Pusjatan (CMP) yang sudah dipakai di Flyover Antapani Bandung dan Flyover Klonengan di Brebes. Dengan teknologi itu maka konstruksi dalam diselesaikan dalam empat bulan dan bisa menghemat waktu 50 persen dan biaya bisa hemat sampai 70 persen. Teknologi lainnya adalah Rossita (Anjungan Pelayanan Jalan), Teknologi Tambalan Cepat Mantap dan Teknologi Jembatan Modular.