Ke-10 instansi pemerintahan itu sering diadukan masyarakat ke Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
Rinciannya, menurut Wiranto, adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kepolisian Indonesia, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Kesehatan
Lalu Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Tentara Nasional Indonesia.
"Instansi-instansi ini yang laporannya kami anggap berada di atas passing grade," ungkap Wiranto, yang pernah menjadi panglima TNI.
Terkait begitu banyak aduan pungutan liar yang melibatkan 10 instansi itu, dia telah menugaskan Satgas Saber Pungli segera menindak pihak-pihak yang terbukti pungli.
(Baca juga: http://www.antaranews.com/berita/643939/menko-polhukam-menyebut-1834-tersangka-terlibat-dugaan-pungli)
"Penindakan ini agar jumlah laporan maupun kasusnya dapat berkurang, dan lama-lama hilang. Tapi kayaknya kalau hilang itu masih perlu waktu," ujar Wiranto.
Sementara itu, Sekretaris Saber Pungli Pusat, Mayor Jenderal Andrie Soetarno, turut menjelaskan, ada beberapa daerah yang juga sering dilaporkan masyarakat, karena terdapat pungli di sana.
"Daerah yang banyak diadukan kepada kami itu ada Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Banten, dan Lampung," kata dia.
"Bahkan, kalau sempat menyimak di media sosial sekitar tiga hingga empat bulan lalu, ada satu kantor yang mengurusi perizinan di Jawa Barat, di mana seluruh pegawainya kena penindakan semua. Itu termasuk daerah yang banyak dilaporkan ke kami," kata dia.
(Baca: Menko Polhukam menyebut 1.834 tersangka terlibat dugaan pungli)
"Penindakan ini agar jumlah laporan maupun kasusnya dapat berkurang, dan lama-lama hilang. Tapi kayaknya kalau hilang itu masih perlu waktu," ujar Wiranto.
Sementara itu, Sekretaris Saber Pungli Pusat, Mayor Jenderal Andrie Soetarno, turut menjelaskan, ada beberapa daerah yang juga sering dilaporkan masyarakat, karena terdapat pungli di sana.
"Daerah yang banyak diadukan kepada kami itu ada Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Banten, dan Lampung," kata dia.
"Bahkan, kalau sempat menyimak di media sosial sekitar tiga hingga empat bulan lalu, ada satu kantor yang mengurusi perizinan di Jawa Barat, di mana seluruh pegawainya kena penindakan semua. Itu termasuk daerah yang banyak dilaporkan ke kami," kata dia.
(Baca: Menko Polhukam menyebut 1.834 tersangka terlibat dugaan pungli)