Jakarta (ANTARA News) - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, Profesor Dr Musafir Pababbari menjamin dosen yang mengajar dan tergabung dalam civitas akademika yang dipimpinnya tidak terlibat Hisbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Kalau di UIN sama sekali tidak ada. Saya tidak tahu kalau di perguruan tinggi lain. Maaf ya, tapi kalau di UIN itu kami itu sebenarnya moderat. Di UIN itu mayoritas moderat, jadi mahasiswa kami pun kami ajari dengan Islam wassatiah, Islam yang moderat," kata Musafir di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin.

Pernyataan tersebut disampaikan Rektor UIN Alauddin Makassar untuk menanggapi arahan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir untuk menindak tegas setiap dosen perguruan tinggi yang terbukti terlibat langsung maupun mempengaruhi mahasiswa untuk terlibat HTI.

"Jadi, kalau ada yang seperti dosen-dosen tadi, berarti itu bukan dari UIN Makassar, bukan dari UIN, spesifiknya bukan dari UIN Makassar," katanya.

Jaminan serupa juga disampaikan Rektor UIN Palu, Sulawesi Tengah, Profesor Dr Zainal Abidin setelah menemui Wakil Presiden M. Jusuf Kalla di Jakarta, Senin, bahwa hingga saat ini tidak ditemukan dosen berafiliasi dengan HTI di kampusnya.

"Sampai dengan hari ini, kita tidak ada menemukan dosen-dosen kami yang terlibat secara organisasi maupun nonorganisasi. Kita tidak menemukan di UIN Palu. Alhamdullilah semua berjalan sesuai yang diharapkan kita semua, jadi kelompok HTI tidak ada di UIN, termasuk mahasiswanya," katanya.

Menurut Zainal, pihaknya telah melakukan penelusuran jejak akademik maupun pribadi masing-masing dosen saat melakukan kegiatan belajat-mengajar di UIN Palu, secara langsung maupun melalui wawancara dengan mahasiswa.

"Secara kelembagaan, kita tidak pernah menemukan adanya kelompok-kelompok itu, baik mahasiswa maupun di dosen itu kita tidak pernah ada mendengar ada seorang dosen mengajar dengan paham yang dilakukan oleh HTI," ujarnya.

Sama halnya dengan Rektor UIN Makassar, Zainal juga menggarisbawahi visi UIN adalah mengajarkan Islam yang moderat.

"Kita harus memahami perbedaan, jangan terlalu paksa pendapat kepada orang lain, tapi saya kira mungkin dari sisi pelajaran boleh diajarkan bagaiman sistem khalifah, tapi bukan berarti bahwa itu harus dicekoki dengan pemahaman bahwa khalifah salah satu sistem yang terbaik," katanya.

Pada 26 Juli 2017, Menristek-dikti Mohammad Nasir telah mengumpulkan rektor dari 128 perguruan tinggi negeri dan 14 perguruan tinggi swasta di Gedung D Kemenristek Dikti Jakarta, untuk memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi terhadap pengaruh ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan hukum negara. Kegiatan serupa juga dilakukannya di sejumlah kampus.

(Baca juga -- Menristekdikti: Jangan ikut organisasi radikal anti-Pancasila)