Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo direncanakan menghadiri Pekan Nasional Perubahan Iklim (PNPI) yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2-4 Agustus 2017, menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia.

"PNPI ini kegiatan tahunan yang digelar sejak jaman Kementerian Lingkungan Hidup bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Dunia. Kali ini akan digabung dengan Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional-red) Perubahan Iklim Lingkungan dan rencananya akan dihadiri Presiden," kata Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Nur Masripatin di Jakarta, Rabu.

Presiden, menurut dia, akan hadir pada pembukaan Pekan Nasional Perubahan Iklim dan Rakornas Perubahan Iklim yang digelar untuk level Menteri hingga pelaksana teknis tersebut. Sekitar 700 orang diperkirakan akan mengikuti rakornas yang dilaksanakan secara paralel dengan PNPI di Manggala Wanabakti.

Selain rakornas, Nur mengatakan kegiatan paralel lain yang akan dilaksanakan dalam PNPI adalah lanjutan "Kick off Meeting pelaksanaan Nationally Determinded Contribution" (NDC). Sekitar 400 orang diperkirakan akan terlibat dalam pertemuan tersebut.

Hasil dari kegiatan ini, menurut dia, akan menjadi tindak lanjuti rencana aksi pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 29 persen di 2030. "Tujuan pelaksanaan PNPI ini memang untuk mengkonkretkan NDC. Wadah untuk menyampaikan langkah konkrit masing-masing Kementerian/Lembaga mengurangi emisi di setiap sektor".

Presiden, ia mengatakan sesuai dengan Nawacita sudah "wanti-wanti" agar Rancangan NDC tidak hanya melihat dari aspek lingkungan saja, tetapi juga aspek ekonomi.

"Ini bukan tidak mungkin, karena sudah banyak riset dan informasi dari negara-negara Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) membuktikan aspek lingkungan bisa sejalan dengan ekonomi," ujar Nur.

Namun, persoalan di Indonesia, menurut dia, masih banyak yang mendikotomikan antara komitmen pengendalian perubahan iklim dengan ekonomi. Sementara negara-negara lain mulai giat menggunakan isu perubahan iklim maupun lingkungan untuk membuka peluang ekonomi.

Karenanya, Nur mengatakan hal yang perlu dipacu di Indonesia saat ini adalah perubahan perilaku bahwa jika melaksanakan upaya yang berkaitan dengan pengendalian perubahan iklim sama sekali tidak akan merugikan sisi ekonomi.

Pelaksanaan PNPI ini, menurut dia, memang memiliki misi untuk menggaungkan komitmen Indonesia di bawah Kesepakatan Paris (Paris Agreement) kepada masyarakat. Selain juga menjadi tempat untuk menjaring informasi tentang apa saja yang sudah dilakukan dari level pusat hingga daerah oleh seluruh pemangku kepentingan terkait upaya pengendalian perubahan iklim.

(T.V002/C004)

(Baca: Presiden batal buka MTQMN di Universitas Brawijaya)